Istana: Sri Adiningsih Diajukan Mega, Sidarto oleh Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tak mewakili partai politik, namun memang mendapat restu dari para ketua partai koalisi pendukung Jokowi. (Baca: Orang Dekat Mega dan Pejabat Partai di Kursi Penasihat Jokowi)

Oleh sebab itu, ujar Andi, tak semua anggota Wantimpres merupakan kader partai. Sebab ada pula orang nonpartai yang disetujui ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Hebat mengisi kursi penasihat Jokowi.

Pilihan Redaksi Jokowi Lantik Sembilan Anggota Wantimpres Mensesneg Bantah Penunjukan Wantimpres Politik Balas Budi Denny: Orang Partai atau Tidak, Penunjukan Wantim Hak Jokowi Hendropriyono, Mooryati, Syafii Maarif Batal Jadi Wantimpres

“Mereka bukan mewakili partai, tapi ada endorsement dari ketua-ketua partai. Misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri mengajukan Sri Adiningsih sebagai anggota Wantimpres, sementara Presiden meminta (mantan Ketua MPR dan politikus PDIP) Sidarto Danusubroto jadi Wantimpres,” ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).

Sri Adiningsih merupakan ekonom yang dikenal dekat dengan Megawati. Dosen Fakultas Ekonomi UGM itu salah satu penyusun konsep ekonomi Megawati saat Ketua Umum PDIP itu maju dalam Pemilu 2004 bersama Hasyim Muzadi. Sri juga terhitung aktif berkontribusi dalam Megawati Institute, lembaga yang didirikan Megawati sebagai think tank yang terafiliasi dengan PDIP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Wantimpres harus dibentuk untuk memberikan saran kepada Presiden, baik diminta atau tidak. Mereka yang telah ditunjuk sebagai anggota Wantimpres, menurut aturan, harus mundur dari partai dalam tiga bulan ke depan.

“Jadi hal itu (mundur dari partai) akan dilakukan oleh enam orang anggota Wantimpres dari partai,” ujar Andi. Keenamnya ialah Jan Darmadi asal NasDem, Yusuf Kartanegara asal PKPI, Rusdi Kirana asal PKB, Sidarto Danusubroto asal PDIP, Subagyo Hadi Siswoyo asal Hanura, dan Suharso Monoarfa asal PPP kubu Romahurmuziy.

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan UUD ’45 mengamanatkan Presiden untuk membentuk Wantimpres selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilantik. “Batas waktunya besok (20 Januari). Hari ini dilantik,” kata dia.

Para anggota Wantimpres, ujar Pratikno, merepresentasikan tokoh senior Indonesia yang sebagian aktif di partai politik. “Asumsinya para anggota Wantimpres punya jaringan kuat dan pengalaman organisasi sehingga bisa memberikan dukungan kepada Presiden tentang teknokrasi,” kata dia.

Meski demikian, saat ini belum ada pekerjaan yang dianggap mendesak untuk Wantimpres. Para anggotanya pekan ini akan melakukan konsolidasi internal lebih dulu, termasuk menentukan Ketua Wantimpres.

Ketua Wantimpres akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan masukan para anggota lembaga itu. Dalam waktu dekat, Sekretariat Negara akan menerbitkan Keputusan Presiden tentang penunjukan Ketua Wantimpres. (agk)