Sutarman: Banyak Penyimpangan, Saya Minta Maaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman resmi melakukan perpisahan dengan seluruh jajaran kepolisian di Mabes Polri, Jakarta, Rabu pagi (21/1). Sutarman mengakui selama ini belum bisa berlaku adil terhadap seluruh persoalan dan penyimpangan yang terjadi.

Pilihan Redaksi Mutasi Suhardi Ternyata Keputusan Jenderal Sutarman Jenderal Sutarman Sudah Tinggalkan Rumah Dinas Polemik Kapolri Gerus Popularitas Jokowi Sebelum Pencalonan Kapolri, KPK Beber Kasus Budi ke Jokowi Delapan Mantan Kapolri Turun Gunung Temui Badrodin

"Selama saya menjadi pemimpin Polri saya belum bisa memberikan keadilan itu seluruhnya. Saya tahu banyak penyimpangan tapi saya belum bisa meluruskan. Karena itu saya minta maaf," kata Sutarman dalam pernyataannya pagi ini.

Sutarman tidak menjelaskan lebih gamblang ketidakadilan seperti apa yang dia maksud masih banyak terjadi. Namun Sutarman menyinggung Surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dirinya dengan hormat sekaligus penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

"Internal Polri sebelum ada keputusan Presiden kemarin sejuk dan solid tidak ada masalah. Setelah ada keputusan, ada dampak yang begitu luas di masyarakat dan di institusi Polri," ujar Sutarman.

Namun demikian, Sutarman menegaskan bahwa dirinya menerima keppres tersebut. Dia juga mengaku ditawari posisi tertentu oleh Presiden Joko Widodo selepas menjadi Kapolri.

"Saya loyal kepada Presiden. Beliau menawarkan jabatan. Saya katakan, saya akan pensiun menikmati sisa hidup," katanya.

Sutarman resmi diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (16/1). Sebagai penggantinya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diberikan mandat sementara untuk menjalankan fungsi dan wewenang Kapolri.

Calon pengganti Sutarman, Komisaris Jenderal Budi Gunawan hingga kini belum dapat dipastikan kapan bakal dilantik. Pasalnya, Budi tersandung kasus korupsi dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi memutuskan menunda pelantikan Budi hingga mendapat kejelasan dari persoalan hukum yang membelitnya. (rdk/obs)