Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menilai perlu adanya klarifikasi soal tudingan adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan politisi PDIP. Pertemuan tersebut dikabarkan terkait dengan lobi politik pencalonan Samad menjadi pendamping Jokowi atau calon wakil presiden dalam Pilpres 2014 lalu.
"Tergantung pada klarifikasi dari yang bersangkutan apakah itu betul fakta dilakukan. Kalau memang iya, saya pikir pimpinan KPK akan menyikapi dengan baik," ujar Erry di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/1). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KPK yakni membentuk komite etik.
Kendati demikian, pihaknya berharap tudingan tersebut bukanlah realita. Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Fadjroel Rachman juga mempertanyakan kekauratan tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan tersebut tak berlandaskan fakta yang terverifikasi melainkan hanya sebuah situs blogging.
"Kompasiana yang tidak ada cek dan ricek kok dijadikan referensi? Itu sebuah artikel yang tidak bisa dikonfirmasi," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh, Fadjroel berpendapat apa pun yang terjadi pada Samad, tak akan mempengaruhi status penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau rekening gendut.
"Timing KPK menentukan seseorang jadi tersangka, itu kan urusannya mereka. Memang harus lapor? Keputusan KPK itu kolektif kolegial dan bukan hanya Samad," ucap Fadjroel.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan pertemuan antara dirinya dengan Samad dilakukan sebanyak enam kali. Pertemuan digelar sebelum Mei 2014 di sejumlah apartemen di bilangan Sudirman, Jakarta. Samad yang masih menjabat Ketua KPK, selalu menggunakan masker berwarna hijau dan topi ketika bertemu.
Hasto menuturkan, dalam pertemuan tersebut Samad menyampaikan keinginannya untuk dapat mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2014. Namun, setelah dipertimbangkan oleh PDIP dan segenap partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, pilihan rekomendasi nama calon wakil presiden jatuh kepada Jusuf Kalla.
(sip)