Jokowi Lembek, KPK Lumpuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menangani masalah yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghambat pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri.

"Ketidaktegasan Presiden membuat keputusan membuat usaha pemberantasan korupsi tidak maksimal," kata Todung di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1).

Dia juga menyebut saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut pengacara senior tersebut, apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk pelemahan sistematis yang dilakukan terhadap lembaga pemburu tikus berdasi.

"Tidak hanya membuat tak maksimal, kalau kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dibiarkan, tidak dipulihkan, KPK akan lumpuh," katanya.

Todung meyakini, sebenarnya Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya yang tidak tegas justru tidak sesuai dengan niatan itu.

"Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polisi berpatokan pada proses hukum yang objektif dan sesuai Undang-Undang dalam mengusut perkara apapun.

Pilihan Redaksi Bambang Curiga Kasusnya Dipicu Oleh Penetapan Tersangka BG Bambang: Pasal Hukum Penetapan Tersangka Tak Jelas Todung Mulya Sebut Pelemahan KPK Sistematis

“Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa menteri di Istana Bogor, Jumat (23/1).

Tak banyak yang diucapkan Jokowi dalam konferensi pers singkat itu. Dia pun tidak mengomentari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dilakukan kemarin pagi. (gen)