Presiden Belum Tentukan 'Hukuman' Bagi Para Menterinya

Jakarta, CNN Indonesia -- 100 hari pascapelantikan Presiden Joko Widodo dan pelantikan menteri-menterinya di Kabinet Kerja, evaluasi kinerja tetap dilakukan setiap bulannya sejak awal bertugas.

Sekretaris Kabinet Andji Wijajanto mengatakan, pihaknya belum membicarakan evaluasi secara menyeluruh menteri-menteri yang bertugas. Tak hanya itu, pemerintah enggan ditargetkan pada faktor kinerja 100 hari untuk melihat hasil yang telah dicapai.

Pilihan Redaksi Demokrat Yakin Jokowi Bisa Atasi Kemelut KPK-Polri PDIP: Hendropriyono dan Hasto Siap Bersaksi soal Samad Nomenklatur Dipastikan Tak Ubah Mitra Kerja Pemerintah-DPR

"Presiden tidak pakai 100 hari sebagai patokan ke kementerian-kementerian, tapi berdasarkan program jangka pendek dan menengah," kata Andi di Istana Kepresidenan, Senin (26/1).

Mengenai kemungkinan pergantian menteri bagi mereka yang tidak menunjukkan performa positif, Andi enggan berspekulasi ke arah sana. Pasalnya, hingga saat ini belum sama sekali ada pembicaraan soal pergantian kabinet.

"Belum direncanakan sampai ke situ, belum pernah dibicarakan dalam rapat kabinet," papar Andi.

Mengenai munculnya pro kontra dari lontaran pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edi Purdjianto soal kirsuh KPK-Polri, termasuk pelaporan yang dilakukan masyarakat atas Tedjo, pihak Istana belum mendapatkan tembusan surat pelaporan tersebut, termasuk berencana mengevaluasi menteri Tedjo.

"Intinya kehati-hatian terutama seperti sekarang ini. Belum ada laporan dari Polri dan Menkopolhukan juga belum laporkan ke presiden. Intinya kita kerja dulu, tiap bulan ada evaluasi, di minggu pertama," tegas Andi. (pit/obs)