Jokowi Klaim Hormati Proses Hukum di KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan tetap berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia seperti yang da janjikan dalam kampanye Pemilu Presiden tahun lalu. Oleh sebab itu, kata Jokowi, dia memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi dalam wawancara dengan wartawan senior CNN Christiane Amanpour. Seperti diketahui, Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut.

Pilihan Redaksi KPK Tolak Pengunduran Diri Bambang Widjojanto 'Peluru-peluru' untuk Lembaga Pemberantas Korupsi Perlu Alat Hukum Formal untuk Setop Kriminalisasi KPK Penanganan Korupsi Bisa Terhenti akibat Kriminalisasi KPK

Namun ketika ditanya apakah ia akan tetap melantik Budi Gunawan, Jokowi mengatakan harus memegang asas praduga tak bersalah meski tetap berkomitmen dengan penanganan dan pemberantasan korupsi.

"Memang ketika kami angkat (Budi Gunawan menjadi Kapolri), kami telah melalui prosedur-prosedur yang sudah ada. Tetapi karena dari KPK menyatakan ada proses hukum, sehingga kami juga tidak melantik, belum melantik," kata Jokowi.

"Saya menunda pelantikan karena itu sebuah proses hukum yang harus dihormati. Semua orang harus dewasa melihat itu sebagai proses hukum dan Presiden tidak boleh intervensi," ujar Jokowi. 

Dalam wawancara itu, Presiden ketujuh RI itu mengatakan upaya pemberantasan korupsi hanya bisa berjalan baik jika telah terbangun sistemnya, karena dengan sistem yang baik akan muncul pemerintahan yang baik. 

Presiden menegaskan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. 

"Lembaga-lembaga ini harus bekerja sama untuk menangani korupsi, untuk memberantas korupsi. Komitmen kami tetap pada penangangan korupsi," kata Jokowi.

Perseteruan antara KPK dan Kepolisian dimulai ketika calon tunggal Kapolri Budi Gunawan yang diajukan Presiden dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh KPK.

Perseteruan berlanjut ketika Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ditangkap pada Jumat (23/1) pagi oleh polisi. Ia ditangkap sebagai tersangka kasus pemalsuan keterangan saksi dalam kasus pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang disidangkan Mahkamah Konstitusi pada 2010. 

Banyak pihak menuding Presiden Joko Widodo tidak bertindak tegas terhadap kekisruhan antara dua institusi penegak hukum ini. 

Presiden sendiri telah menegaskan agar tidak ada kriminalisasi dalam perseteruan ini, dan tidak boleh ada intervensi. Ia juga membentuk tim independen untuk mengkaji kasus ini.

Nyatanya meski Presiden meminta agar tak ada lagi kriminalisasi, saat ini semua pimpinan KPK justru diperkarakan ke Badan Reserse Kriminal Polri.

[Gambas:Video CNN] (yns)