Posisi Jokowi Dinilai Lebih Mudah Jika Budi Gunawan Mundur

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengundurkan diri menuai pujian dari beberapa kalangan. Keputusan itu dinilai sudah tepat dan etis. Oleh karenanya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan diminta meniru sikap Bambang yakni mundur dari pencalonan Kapolri.

Hal tersebut dinyatakan pengamat Center for Strategic International and Studies (CSIS) Philips Vermonte. "Bambang mengundurkan diri dengan alasan ingin jalani proses hukum secara fokus, seharusnya itu juga yang dilakukan Budi Gunawan," kata Philips kepada CNN Indonesia, Selasa (27/1) malam.

Pilihan Redaksi Istana Negara Belum Terima Surat Pengunduran Diri Bambang Ketua DPR Anggap kalau Bambang Mundur Tak Lemahkan KPK KPK Tolak Pengunduran Diri Bambang Widjojanto

Menurutnya posisi Jokowi akan lebih mudah bila Budi mengundurkan diri. Dengan begitu, Jokowi tak perlu menggunakan dua kewenangannya terkait pencalonan Budi Gunawan. Dua kewenangan Presiden tersebut menurut Philips adalah membatalkan pencalonan dan meminta Budi Gunawan untuk mundur.

Jika Budi mundur, Jokowi secepatnya menunjuk calon kapolri baru agar pucuk pimpinan Polri tidak terus menerus lowong seperti saat ini. Memamng hal ini menurut Philips akan memunculkan persoalan lain. Jokowi menurutnya bakal berhadapan dengan PDIP dan DPR yang akan menyetui calon Kapolri yang diajukannya. 

Karena itulah pentingnya ada jembatan antara Jokowi dengan PDIP serta partai pengusung lainnya dalam menyelesaikan polemik pencalonan Kapolri. "Yang terjadi seolah-olah ada perseteruan antara kemauan PDIP dengan apa yang dilakukan Jokowi," katanya.

Hal tersebut jelas membuat posisi Jokowi sulit. Ada kesan PDIP tidak mendukung kemauan Jokowi. "Polri adalah lembaga hukum, tetapi pucuk kepemimpinannya kemungkinan diisi tersangka. Ini hal yang aneh," kata Philips.

Usai ditetapkan jadi tersangka oleh Bareskrim Polri, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memilih mundur. Surat pengunduran dirinya sudah diajukan dan tinggal menunggu keputusan presiden untuk menonaktifkannya. Pengunduran diri ini dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang KPK.

(meg)