Pegiat Antikorupsi Bangun Pusat Informasi Kriminalisasi KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajak masyarakat membangun pusat informasi di daerah untuk memantau perkembangan kabar kriminalisasi pada KPK. Pusat informasi ini juga dibuat sebagai reaksi sikap Presiden yang tak kunjung tegas membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Hukum Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa Kamis (29/1) mengatakan, pendirian pusat informasi dilakukan di lokasi yang strategis di seluruh daerah.

Pilihan Redaksi Benteng Manusia, Bukti KPK Masih Dipercaya Publik Komnas HAM Periksa Bambang soal Dugaan Kriminalisasi KPK Komnas HAM Kebut Penyelidikan Soal Bambang Widjojanto

"Pusat krisis di daerah sebagai sarana untuk pertukaran informasi mengenai perkembangan situasi KPK," kata Alghifari.

Koalisi juga mengimbau agar aksi dukungan pada KPK terus digelar. Aksi yang diadakan juga sebagai bentuk tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Peluang pelantikan mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut masih terbuka lebar," kata Alghifari dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, tuntutan lainnya yakni penghentian kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Presiden Joko Widodo belum juga bertindak dan dinilai masih gamang. Jokowi bahkan belum mengeluarkan keppres pembentukan tim independen yang beranggotakan sembilan orang.

Hingga saat ini Presiden belum juga melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun pencalonannya juga belum dibatalkan meski telah ditetapkan sebagaia tersangka.

Sementara para pimpinan KPK sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Hanya Zulkarnain yang belum resmi dilaporkan meski data-data sudah disiapkan Aliansi Masyarakat Jawa Timur. Bahkan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian kesaksian palsu di persidangan. (sur/sip)