Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim telah mendapat penurunan jatah menteri dari yang diinginkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Berdasarkan kesepakatan politik awal, jatah kader PDIP di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo semestinya 15 menteri.
Menurut anggota divisi hukum PDIP Arteria Dahlan, jatah 15 menteri tersebut dipangkas menjadi delapan jatah kursi menteri. Namun, jumlah tersebut kembali dikurangi menjadi empat kursi menteri.
"Tapi akhirnya yang diambil cuma empat," kata Arteria, Ahad (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kata lain, ujar Arteria, PDIP menunjukkan kepatuhannya terhadap keputusan Presiden Jokowi. Meski tidak mendapat jatah menteri yang diinginkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak melakukan intervensi terhadap hak prerogatif yang dimiliki Presiden.
Arteria mengatakan hal tersebut juga berlaku pada pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Pandangan yang menilai PDIP memaksakan kehendak agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan itu tidak benar," ujarnya.
Namun, Arteria tidak membantah bahwa Megawati sebagai pimpinan punya andil dalam pembahasan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meskipun, katanya, secara eksklusif hal tersebut merupakan kewenangan Presiden.
Persoalan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri belum juga menghasilkan jalan keluar. Sejak penetapan tersangka menjegal langkah Budi menuju puncak pimpinan kepolisian, sengkarut masalah merembet pada perseteruan dua lembaga penegak hukum, KPK vs Polri.
Jokowi hingga kini masih menggantungkan nasib Budi. Meski demikian, Komisi Kepolisian Nasional memastikan Jokowi baru akan mengambil keputusan setelah melihat hasil sidang praperadilan yang rencananya dimulai Senin (2/1) ini.
(utd/utd)