Polemik Budi Gunawan, PDIP Terjepit Ulah Sendiri

Gilang Fauzi | CNN Indonesia

Minggu, 01 Feb 2015 18:55 WIB

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai saat ini tekanan kasus Budi Gunawan mulai berpindah dari bahu Presiden ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. — Refly Harun, Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara saat diskusi bertema KPK vs Polri di Cikini, Jakarta, Minggu, (1/2). (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai haluan tekanan kasus Budi Gunawan tidak hanya bertumpu di pundak Presiden Joko Widodo. Namun, tekanan tersebut mulai beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pengusung kepala negara.

Tak bisa dipungkiri, publik saat ini cukup dewasa dalam membaca ambisi partai banteng bermoncong putih pimpinan Megawati Soekarnoputri. Menurut Refly, Jokowi berada dalam tekanan partai pengusungnya yang tak ingin Budi Gunawan gagal melenggang ke puncak pimpinan Polri.

"Jika tetap memaksakan pelantikan BG, justru PDIP yang terjepit tekanan, terutama dari publik," ujar Refly saat menggelar diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Ahad (1/2).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi

Kondisi tersebut , dinilainya, tidak terlepas dari kondisi konstelasi politik pasca polemik Budi Gunawan.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dinilai sebagai bahasa politik yang hendak ditunjukkan Jokowi untuk meninggikan daya tawarnya sebagai Presiden yang tak mau dikendalikan.

Sementara itu, kata Refly, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, kecuali Partai Demokrat, untuk pertama kalinya satu suara dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Refly menilai hal itu sebuah fenomena yang perlu dicermati.

"Tentu ada maksud dari langkah tersebut. Ini merupakan langkah yang mengubah konstelasi politik," ujar Refly.

Sebagai pihak oposisi, KMP telah terang-terangan mendukung calon Kapolri bermasalah. Refly mengamati ketika akhirnya pencalonan itu berujung pada konflik hukum, Jokowi pun akhirnya mencari penyeimbang kekuatan dari desakan partai pengusung yang merongrongnya.

Menurut Refly, bukan tidak mungkin situasi ini telah dimanfaatkan oleh KMP. Pada akhirnya, jika nanti Jokowi mencalonkan Kapolri baru, penolakan itu justru datang dari KIH, dan Jokowi mendapat dukungan dari KMP.

"Artinya dunia kini seakan terbalik," ujar Refly.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor, pada Kamis (29/1). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit tersebut, Prabowo Subianto mengatakan mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK dan Polri. Lebih jauh lagi, keduanya bersepakat untuk saling memperkuat dan menjaga semua institusi negara.

"Beliau (Jokowi) dan saya berkomitmen untuk mendukung Polri dan KPK,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Jokowi usai pertemuan. Prabowo terlihat cerah dan tersenyum hangat selama konpers berlangsung.