DPR Minta Pernyataan Pemerintah Satu Pintu terkait KPK-Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih terus bergulir. Anggota Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tak jarang mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan menjadi blunder bagi presiden pilihan rakyat itu.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul meminta, jangan ada anggota kabinet yang berkomentar soal kisruh kedua lembaga itu.

Pilihan Redaksi DPR Usulkan Jokowi Pilih Jubir Tangani Kisruh Jokowi Diminta Komunikasi ke DPR Kalau Tak Lantik Budi Kisruh KPK-Polri, Konflik Batin Jokowi Publik Harus Tahu Koordinasi Jokowi Soal Calon Kapolri

"Ojo kesusu kalau bahasa Jawa, jangan mendahului bicara. Ini Semua urusannya Pak Jokowi, biar semua Pak Jokowi yang bicara," kata Ruhut kepada CNN Indonesia, Ahad (8/2).

Menurut Ruhut, pernyataan dari anggota kabinet soal kisruh dua institusi hukum ini hanya akan memperburuk suasana. Apalagi jika pernyataan itu justru menimbulkan kemarahan publik seperti yang pernah dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno beberapa waktu lalu.

Ruhut juga menyoroti pernyataan dari Ketua Tim 9 Syafii Maarif yang menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi. Pada 4 Februari lalu, Syafii bercerita bahwa Jokowi menelepon dirinya dan menegaskan tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pernyataan Tedjo maupun Syafii, lanjut Ruhut, dapat membentuk opini negatif di masyarakat. "Yang membuat pernyataan itu orang yang juga tokoh. Saya saja yang tim sukses Pak Jokowi diam saja, karena itu hak prerogatif beliau," ujar Ruhut.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengusulkan Presiden memilih seorang juru bicara untuk menangani sejumlah permasalahan strategis. Salah satunya, menangani soal kemelut KPK dan Polri.

"Agar tidak setiap menteri ngomong terkait isu sangat penting dan strategis yang saat ini populer di masyarakat. Ini bisa membiaskan, membingungkan rakyat, dan mendahului seolah-olah itu keputusan Presiden," kata Taufik di Jakarta, Sabtu (7/2).

Meski demikian, Ruhut menilai pernyataan tersebut belum sampai menggoyahkan posisi politis Jokowi di mata publik. "Bagaimana posisi Pak Jokowi? Jokowi masih dicintai oleh rakyat," katanya.

Pernyataan Menteri Tedjo diketahui menuai banyak kecaman karena menyebut dukungan rakyat untuk KPK tak jelas. Bahkan karena pernyataanya, dia sampai dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan.

Selain itu, pernyataan Syafii soal pembatalan Jokowi untuk melantik Budi Gunawan juga dipermasalahkan. Kuasa hukum Budi menilai pernyataan itu tidak perlu dibuat karena mendahului Presiden.

Walau kedua pihak menegaskan tidak ada masalah antar institusi, hubungan KPK dan Polri belakangan ini memanas. Setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka, para pimpinan KPK satu per satu tersandung masalah hukum dan harus berhubungan dengan Bareskrim Polri.

Kini semua pimpinan KPK sudah dilaporkan ke polisi. Bahkan, Wakil Ketua Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditangkap oleh penyidik pada 23 Januari 2015.

Sementara itu, Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka, belum sekalipun memenuhi panggilan KPK untuk melakukan pemeriksaan. (rdk/rdk)