Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan sidang perselisihan di Mahkamah Partai Golkar sudah seharusnya bisa menjadi jalan damai bagi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.
"Seharusnya memang seperti itu," ujar Siti kepada CNN Indonesia, Selasa (10/2).
Dia menuturkan, pengadilan mengembalikan sengketa kepengurusan ke internal Golkar agar para elite partai berlambang pohon beringin itu mampu berembuk mencari jalan keluar yang terbaik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini urusan rumah tangga mereka sendiri. Seharusnya diselesaikan secara internal supaya ketemu perspektifnya," ujar peraih gelar doktor dari Curtin University Australia ini.
Lebih lanjut, Siti mengatakan sengketa internal Golkar saat ini sebenarnya selalu terjadi lima tahun sekali. Tepatnya usai musyawarah nasional. Dia menilai, organisasi sebesar Golkar sudah sepatutnya belajar dari pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya.
"Golkar harusnya bisa memberikan antisipasi terhadap kemungkinan silang pendapat antara elite mereka. Jadi, jika terjadi perselisihan lagi, tinggal mengikuti aturan yang ada," ucapnya.
Munas Golkar memang kerap berakhir dengan perpecahan. Pasca reformasi, Munas Golkar berakhir dengan terbentuknya dua parpol baru, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan.
Lima tahun berselang, Munas Golkar kembali melahirkan perpecahan. Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Gerindra lahir setelahnya.
Begitu pula setelah Munas Golkar di Riau tahun 2009 silam. Surya Paloh yang kecewa kalah atas Ical kemudian mendirikan organisasi massa bernama Nasional Demokrat. Lembaga tersebut belakangan berubah menjadi Partai NasDem.
(meg)