Dinas Pendidikan Jakarta Pastikan Tak Ada Pengadaan Tahun Ini
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Senin, 02 Mar 2015 15:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman memastikan tidak ada pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2015. Jika ada pengadaan barang dan jasa terkait Dinas Pendidikan, Arie menyebut hal itu bukan usul yang disampaikan lembaganya.
"Usulan kami tahun ini untuk pengadaan nol. Di versi e-budgeting enggak ada. Kalau ada yang muncul, dipastikan itu bukan usulan SKPD," kata Arie di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).
Meski DPRD bersikukuh bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan berbagai pengadaan barang, termasuk Uninterruptible Power Supply (UPS) dan buku trilogi, namun Arie tetap menampik pernyataan tersebut.
"Biar saja, nanti bisa dibuktikan. Waktu pembahasan enggak ada, rapat pembahasan ada di youtube, bisa dicek," tutur Arie.
Arie melanjutkan, pengadaan barang dan jasa untuk sarana dan prasarana semestinya merupakan usul dari sekolah sebagai pengguna dari barang dan jasa tersebut. Jika dirasa perlu maka sekolah bisa mengusulkan, namun usul tersebut belum tentu disetujui.
Arie juga mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan bawahannya dan tidak menemukan usul pembelian UPS maupun pengadaan buku trilogi Ahok.
"Pengadaan itu mestinya dilakukan secara berjenjang, dari bawah ke atas. Kalau enggak minta ya enggak ada. Itu pun sesuai kebutuhan belum tentu disetujui. Jadi yang ngarang (APBD) kalian (wartawan) sudah tahu siapa sebenarnya," kata Arie.
Isu "dana siluman" dalam APBD sebelumnya sudah muncul saat Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut.
RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari. Namun perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui.
Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.
Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.
Ahok tak mau kasus dana siluman di APBD Jakarta terulang lagi seperti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akhir 2014, BPKP mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Sementara anggaran pendidikan yang disoroti Haryono yaitu terkait penganggaran pengadaan buku Trilogi Ahok yang tercantum dalam dokumen RAPBD Jakarta yaitu 'Nekad Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana', dan 'Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku'. Anggaran untuk ketiga judul buku tersebut mencapai Rp 30 miliar.
Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku tak tahu menahu mengenai rencana pengadaan buku tersebut. Arie juga menyebut dinasnya tak pernah mengusulkan pengadaan buku itu. (rdk)
"Usulan kami tahun ini untuk pengadaan nol. Di versi e-budgeting enggak ada. Kalau ada yang muncul, dipastikan itu bukan usulan SKPD," kata Arie di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arie melanjutkan, pengadaan barang dan jasa untuk sarana dan prasarana semestinya merupakan usul dari sekolah sebagai pengguna dari barang dan jasa tersebut. Jika dirasa perlu maka sekolah bisa mengusulkan, namun usul tersebut belum tentu disetujui.
"Pengadaan itu mestinya dilakukan secara berjenjang, dari bawah ke atas. Kalau enggak minta ya enggak ada. Itu pun sesuai kebutuhan belum tentu disetujui. Jadi yang ngarang (APBD) kalian (wartawan) sudah tahu siapa sebenarnya," kata Arie.
Isu "dana siluman" dalam APBD sebelumnya sudah muncul saat Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut.
RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari. Namun perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui.
Draf itu tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.
Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.
Ahok tak mau kasus dana siluman di APBD Jakarta terulang lagi seperti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Akhir 2014, BPKP mengungkapkan adanya dana siluman di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Sementara anggaran pendidikan yang disoroti Haryono yaitu terkait penganggaran pengadaan buku Trilogi Ahok yang tercantum dalam dokumen RAPBD Jakarta yaitu 'Nekad Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana', dan 'Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku'. Anggaran untuk ketiga judul buku tersebut mencapai Rp 30 miliar.
Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku tak tahu menahu mengenai rencana pengadaan buku tersebut. Arie juga menyebut dinasnya tak pernah mengusulkan pengadaan buku itu. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK