Dianggap Putusan Belum Final, Kubu Ical Lapor ke Kemenkumham
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Rabu, 04 Mar 2015 18:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie alias Ical, ikut melapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, menyatakan putusan Mahkamah Partai belum final. Alhasil, pihaknya meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menunggu terlebih dahulu.
"Kami datang mengantarkan surat berisi penjelasan putusan Mahkamah Partai kemarin. Sidang putusan mahkamah tidak memenangkan salah satu pihak. Hanya menjelaskan perbedaan pendapat hakim-hakim," ujar Idrus di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (4/3). Pihaknya mengklaim, perselisihan internal pun belum tuntas lantaran sidang mahkamah partai tidak memenangkan pihak tertentu.
"Kami melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM ini (sidang mahkamah) belum selesai. Kami sedang kasasi pada Senin lalu. Memori kasasi sedang disusun," ujarnya.
Mahkamah Partai Golkar terbelah dalam memutuskan dualisme kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie alias Ical engan Agung Laksono. Dalam putusannya, dari total empat hakim yang ada, dua hakim tak menyebut kepengurusan kubu mana yang sah, sedangkan dua hakim lainnya –Djasri Marin dan Andi Mattalatta– memenangkan kubu Agung.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Muladi dan majelis lainnya Has Natabaya tak menyebut kubu mana yang menurut mereka punya kepengurusan sah di partai beringin, namun menyebut permohonan kubu Agung tak diterima. Alhasil, tak dicapai kesepakatan bersama.
"Muladi dan Natabaya berpandangan penyelesaian masalah internal diserahkan ke petunjuk undang-undang. Bila tidak diselesaikan, diserahkan ke pengadilan," ujar Idrus melanjutkan.
Sebelumnya, Rabu (4/3), sekitar pukul 12.00 WIB, Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Ancol, Lawrence Siburian, menyerahkan berkas putusan Mahkamah Partai Golkar yang mengesahkan kepengurusan pimpinan Agung Laksono. Pihaknya berharap, Menkumham segera memproses permohonan tersebut.
"Kita baru saja selesai menyampaikan surat pengesahan kepengurusan (Golkar) hasil Munas Ancol yang disahkan Mahkamah Partai," ujar Lawrence di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/3). Lawrence dan sejumlah kader partai beringin tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Harkristuti Harkrisnowo dan Kepala Sub Direktorat Hukum Gata Negara Baroto.
Menurut Lawrence, keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat dalam memutuskan sengketa internal partai. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (pit)
"Kami datang mengantarkan surat berisi penjelasan putusan Mahkamah Partai kemarin. Sidang putusan mahkamah tidak memenangkan salah satu pihak. Hanya menjelaskan perbedaan pendapat hakim-hakim," ujar Idrus di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (4/3). Pihaknya mengklaim, perselisihan internal pun belum tuntas lantaran sidang mahkamah partai tidak memenangkan pihak tertentu.
"Kami melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM ini (sidang mahkamah) belum selesai. Kami sedang kasasi pada Senin lalu. Memori kasasi sedang disusun," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Ketua Mahkamah Muladi dan majelis lainnya Has Natabaya tak menyebut kubu mana yang menurut mereka punya kepengurusan sah di partai beringin, namun menyebut permohonan kubu Agung tak diterima. Alhasil, tak dicapai kesepakatan bersama.
Sebelumnya, Rabu (4/3), sekitar pukul 12.00 WIB, Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Ancol, Lawrence Siburian, menyerahkan berkas putusan Mahkamah Partai Golkar yang mengesahkan kepengurusan pimpinan Agung Laksono. Pihaknya berharap, Menkumham segera memproses permohonan tersebut.
"Kita baru saja selesai menyampaikan surat pengesahan kepengurusan (Golkar) hasil Munas Ancol yang disahkan Mahkamah Partai," ujar Lawrence di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (4/3). Lawrence dan sejumlah kader partai beringin tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Harkristuti Harkrisnowo dan Kepala Sub Direktorat Hukum Gata Negara Baroto.
Menurut Lawrence, keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat dalam memutuskan sengketa internal partai. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK