Wewenang Luas, Staf Kepresidenan Disebut Setengah Presiden

Christie Stefanie | CNN Indonesia

Jumat, 06 Mar 2015 23:56 WIB

Wewenang Luas, Staf Kepresidenan Disebut Setengah Presiden — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan saat berbicara kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1). (CNN Indonesia/Resty Armenia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perluasan Wewenang Kantor Staf Presiden.

"Saya mengapresiasi karena presiden sudah menyadari kemampuannya, dan dia sudah memberikan setengah kewenangannya kepada staf kepresidenan," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/3).

Pilihan Redaksi

Menurutnya, perluasan kewenangan tersebut merupakan domain Jokowi yang memiliki hak prerogatif seorang presiden yang ingin menjadikan istana sebagai tempat solusi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ia pun menilai perluasan kewenangan staf kepresidenan ini sama seperti pembentukan presiden harian.

"Presiden telah membelah dirinya. Tidak lagi full presiden, tapi setengah presiden. Bisa dikatakan presiden tengah mengangkat presiden harian," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Bendahara umum Partai Golkar ini pun mengimbau agar seluruh pihak dapat memberikan waktu terlebih dahulu kepada staf kepresidenan untuk bekerja, dan tidak secara prematur memberikan penilaian terhadap perluasan kewenangan yang diberikan kepada staf kepresidenan ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla –yang mengaku tak terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015– berpandangan Perpres itu berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan sebab memuat penambahan koordinasi, misalnya Luhut akan punya wewenang memanggil menteri. Wewenang tersebut selama ini hanya dimiliki Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator yang diatur berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Namun Kamis kemarin (5/3), JK mengisyaratkan telah mencapai kesepahaman dengan Jokowi soal Perpres itu. JK menjamin Perpres yang memperluas kewenangan Luhut itu tak akan membuat hubungannya dengan Jokowi rusak.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang terlibat penuh dalam penyusunan Perpres itu mengatakan tumpang-tindih wewenang bisa dihindari karena sinergi antarlembaga di lingkungan Istana Kepresidenan tengah dimatangkan.

Sejak awal, menurut Andi, Jokowi meminta agar ada perbedaan antarunit di lstana Kepresidenan, misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk perencanaan, Sekretariat Negara untuk tugas-tugas ketatanegaraan, Sekretariat Kabinet untuk manajemen kabinet, Kantor Staf Presiden untuk program-program prioritas dan isu-isu strategis, dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan untuk pengawasan teknis pembangunan.