LIPUTAN KHUSUS

Majelis Ulama: Layanan Nikah Bawah Tangan Bawa Keburukan

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Jumat, 13/03/2015 12:00 WIB
Majelis Ulama: Layanan Nikah Bawah Tangan Bawa Keburukan Ilustrasi pernikahan. (Thinsktock/Top Photo Corporation)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia menilai banyak yang merugikan dari praktik pernikahan di bawah tangan. Perempuan kebanyakan menjadi korban dari pernikahan-pernikahan yang disembunyikan. Bagaimana para ulama melihat fenomena praktik iklan nikah bawah tangan yang tersebar secara online? berikut petikan wawancara CNN Indonesia dengan Sekretaris Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam. (Baca juga: Menyoal Penjaja Layanan Nikah Bawah Tangan

Bagaimana MUI menilai pernikahan siri?
Pernikahan siri, atau menikah di bawah tangan, sebetulnya sah dalam kacamata hukum agama Islam selama memenuhi syarat dan rukun nikah.

Syarat dan rukun nikah apa yang harus dipenuhi?
Pernikahan harus memenuhi unsur calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali bagi perempuan, dua orang saksi yang adil, mahar, serta ijab dan kabul (akad nikah).


Saat ini marak penyedia jasa nikah siri. Apakah pernikahan menggunakan jasa-jasa itu masih bisa dikatakan sah?
Itu perkara lain. Bukan sah atau tidak, bukan soal haram atau halal. Saat ini pernikahan juga dipayungi hukum undang-undang negara. Bagaimanapun, pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan tidak jarang menimbulkan dampak negatif atau mudarat.

Dampak mudarat seperti apa yang ditimbulkan dari pernikahan siri?
Pernikahan yang tidak tercatat undang-undang negara cenderung merugikan bagi pihak perempuan dan anak dilahirkannya. Jika terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam admisnistrasi pemerintah.

Artinya suami bisa menceraikan istri begitu saja?
Suami memang punya hak prerogratif untuk menceraikan istrinya. Maka dari itu, pernikahan di bawah tangan bisa berdampak mudarat karena negara tidak mencatat pernikahan mereka.

Lantas mengapa masih banyak orang yang memilih untuk menikah di bawah tangan?
Tentu ada banyak hal yang mendasarinya. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bisa jadi diakibatkan oleh faktor ekonomi, tidak terjangkaunya Kantor Urusan Agama akibat lokasi domisili yang jauh, maupun pertimbangan rumit lainnya yang memaksa pasangan merahasiakan pernikahannya.

Jika alasan itu menjadi faktor seseorang menikah siri, apakah masih bisa jadi pengecualian?
Kembali saya tekankan, ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah siri. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai muncul anasir yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatarbelakanginya.

Apakah jasa-jasa nikah siri ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang punya kendala menikah di bawah undang-undang?
Pernikahan yang tercatat oleh negara tetap merupakan sebuah pilihan yang wajib diprioritaskan oleh pasangan yang hendak menikah. Saya tidak setuju dengan keberadaan jasa nikah siri yang marak bermunculan di kota-kota besar. Selama masih ada KUA, sebaiknya pasangan mencatatkan pernikahannya.

Adakah sikap MUI atas fenomena ini?
Hentikan Segera praktek semacam ini, sebab lebih banyak merugikan dari pada keuntungan yang didapat.

(Baca juga: Menguak Kisah Para Penjaja Jasa Nikah Bawah Tangan) (sip)