Agung Larang Kubu Ical Gunakan Atribut Golkar Mulai Hari Ini
Basuki Rahmat N | CNN Indonesia
Senin, 16 Mar 2015 07:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono mulai Senin ini (16/3) melarang pemakaian atribut Golkar oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical). Langkah ini diambil kelompok Agung menyusul akan diserahkannya susunan kepengurusan lengkapnya ke notaris pada hari ini.
Kebijakan pelarangan tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai. “Mulai hari Senin yang bukan di bawah (kepemimpinan) Pak Agung tidak bisa lagi memakai atribut-atribut Partai Golkar,” ujar Yorry saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat lalu (13/3).
Yorrys menyebutkan atribut yang dimaksud yaitu segala macam yang menyangkut Partai Golkar. “Dari mulai logo, bendera, seragam, jaket, sampai kop surat,” kata Yorrys.
a
Menurut Yorrys, apabila pihak Ical tetap menggunakan segara atribut Golkar maka akan diambil tindakan. “Akan kami bersihkan, itu ilegal, kami bisa laporkan ke polisi,” ujar Yorrys.
Yorrys juga mengingatkan bahwa kubu Ical tak lagi bisa menempati kantor DPP Partai Golkar yang berada di Slipi, Jakarta Barat.
Saat ini, kata Yorrys, Golkar kepengurusan Agung tengah melakukan konsolidasi dengan seluruh kader baik di tingkat pusat hingga seluruh daerah. “Semua teman-teman dari daerah sudah pada datang, kami sekarang sedang persiapan terkait konsolidasi dan musda-musda,” tuturnya.
Menurut Yorrys, setelah Mahkamah Partai Golkar memenangkan kubu Agung dan Kemenkumham menerima hasil sidang mahkamah maka para pengurus di daerah-daerah berdatangan ke pihak Agung. “Mereka bergabung dengan Golkar yang nantinya akan memiliki SK yang terdaftar di Kemenkumham,” kata Yorrys.
Yorrys mencontohkan, pengurus-pengurus dari Papua, Manado, Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Utara, sudah berdatangan sejak pekan lalu. “Kami konsolidasikan semua kader dan pengurus dari tiga region Golkar yaitu barat, tengah, dan timur,” ujarnya.
Sementara itu mantan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengaku sangat menyesalkan kondisi Golkar yang benar-benar sudah terbelah karena kedua kubu tak mau menempuh jalur islah. “Saya kecewa sekali, sebagai partai yang besar dan kuat selama ini Golkar akhirnya menjadi begini,” kata Hajriyanto saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (15/3).
Mestinya, kata Hajriyanto, keputusan sidang Mahkamah Partai Golkar penekanannya pada munas untuk islah, bukan pada pihak mana yang diakui kepengurusannya. “Intonasinya seharusnya seperti itu,” tegas mantan Wakil Ketua MPR ini yang keluar dari Golkar karena masalah dualisme kepengurusan.
(obs)
Kebijakan pelarangan tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai. “Mulai hari Senin yang bukan di bawah (kepemimpinan) Pak Agung tidak bisa lagi memakai atribut-atribut Partai Golkar,” ujar Yorry saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat lalu (13/3).
Yorrys menyebutkan atribut yang dimaksud yaitu segala macam yang menyangkut Partai Golkar. “Dari mulai logo, bendera, seragam, jaket, sampai kop surat,” kata Yorrys.
a
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, kata Yorrys, Golkar kepengurusan Agung tengah melakukan konsolidasi dengan seluruh kader baik di tingkat pusat hingga seluruh daerah. “Semua teman-teman dari daerah sudah pada datang, kami sekarang sedang persiapan terkait konsolidasi dan musda-musda,” tuturnya.
Yorrys mencontohkan, pengurus-pengurus dari Papua, Manado, Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Utara, sudah berdatangan sejak pekan lalu. “Kami konsolidasikan semua kader dan pengurus dari tiga region Golkar yaitu barat, tengah, dan timur,” ujarnya.
Sementara itu mantan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengaku sangat menyesalkan kondisi Golkar yang benar-benar sudah terbelah karena kedua kubu tak mau menempuh jalur islah. “Saya kecewa sekali, sebagai partai yang besar dan kuat selama ini Golkar akhirnya menjadi begini,” kata Hajriyanto saat dihubungi CNN Indonesia, Ahad (15/3).
Mestinya, kata Hajriyanto, keputusan sidang Mahkamah Partai Golkar penekanannya pada munas untuk islah, bukan pada pihak mana yang diakui kepengurusannya. “Intonasinya seharusnya seperti itu,” tegas mantan Wakil Ketua MPR ini yang keluar dari Golkar karena masalah dualisme kepengurusan.
(obs)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK