Ketua DPRD DKI Tetap Dorong agar APBD 2015 Jadi Perda

Jakarta, CNN Indonesia -- Sikap DPRD DKI Jakarta terbelah dua dalam menyikapi hasil eveluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI Jakarta 2015. Ada yang sepakat hasil evaluasi itu disahkan menjadi perda dan segera dipakai, sebagian tidak setuju dan memilih agar gubernur mengeluarkan pergub untuk memakai APBD tahu 2014 lalu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan akan tetap mendorong DPRD sepakat APBD 2015 itu jadi perda. "Oh ya, saya akan tetap dorong itu jadi perda. Nanti kan rapat, saya akan lobi-lobi agar sepakat itu jadi perda," katanya saat berbincang pagi tadi, Jumat (20/3).

Pilihan Redaksi Ahok dan DPRD Optimistis Sepakati APBD Jakarta Input APBD, Ratusan SKPD DKI Berkumpul dan Siap Begadang Koalisi Kebon Sirih Terancam Pecah karena Kisruh APBD Ahok

Prasetyo menjelaskan, penting sekali APBD 2015 itu disahkan menjadi perda karena rakyat Jakarta memerlukan itu pembangunan. "Evaluasi itu kan dibahas eksekutif dan legislatif. Akan saya sampaikan lagi pentingnya APBD 2015 jadi perda buat rakyat Jakarta," paparnya.

Prasetyo mengaku, usai rapat pembahasan kemarin, masih belum ada pembicaraan informal antar anggota lintas fraksi untuk membawa APBD 2015 itu menjadi perda. "Ya mungkin nanti di sela rapat dengan eksekutif itu," tuturnya.

Pukul 10.00 WIB rapat terakhir antara eksekutif dan legislatif membahas hasil evaluasi Kemendagri atas APBD 2015 dijadwalkan. Rapat ini nanti yang akan memutuskan apakah DKI Jakarta akan memakai APBD tahun ini atau tahun lalu.

Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus mengungkapkan dirinya dan fraksinya sepakat untuk APBD 2015 itu jadi perda. Hanya saja, dia menegaskan fraksinya tidak akan mengikuti rapat tersebut. Itu sebagai bentuk protes atas apa yang dilakukan partai lain terhadap fraksinya dengan melarang untuk bertemu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Bestari enggan menyebut partai mana yang dinilainya melakukan intervensi, "Kami hanya ingin sampaikan, kami tidak bisa dan tidak suka diintervensi partai lain," terangnya pagi tadi.

Pertemuan dengan Ahok, terang Barus, penting, agar ada kesamaan pandangan soal APBD 2015 ini. Ini bukanlah upaya NasDem untuk mendapatkan pujian dari masyarakat bahwa mereka mendukung Ahok.

Rapat membahas evaluasi Kemendagri atas APBD DKI 2015 antara DPRD dengan Pemprov DKI dilakukan sejak Selasa (17/3) lalu. APBD yang dievaluasi adalah versi e-budgeting dari Pemprov DKI yanh dinilai DPRD dibuat tanpa pembahasan dengan mereka. Ini alasan utama, evaluasi Kemendagri, tidak mudah diterima oleh DPRD. (hel)