Belum Digaji, Ketua Fraksi NasDem Korek Tabungan Istri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini bisa melukiskan konflik APBD DKI 2015 akibat tarik ulur antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI. Selain operasional SKPD Pemprov DKI yang terganggu, anggota DPRD DKI juga kena imbasnya. Mereka tidak bisa menerima gaji dan segala uang tunjangan lainnya.

Kondisi ini dirasakan cukup berat oleh Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta, Bestari Barus. "Iya lah, berat buat saya. Sudah mau jalan empat bulan tak terima gaji," ungkapnya Jumat (20/3) pagi saat berbincang dengan CNN Indonesia. Bestari mengakui dirinya bukanlah anggota DPRD yang kaya. "Yang kaya ya kaya. Yang tidak kaya juga ada," lanjutnya.

Pilihan Redaksi Rakyat Jakarta Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman NasDem Tarik Diri dari Rapat Pembahasan APBD DKI 2015 Menanti Penyelesaian Kisruh APBD DKI 2015

Meski sama-sama tidak bisa mendapatkan gaji atau tunjangan, Bestari menyebutkan, ada beda yang signifikan antara anggota DPRD DKI dengan kepala dinas di Pemprov DKI. "Kepala dinas tak punya konstituen, kita punya konstituen. Dan urusan konstituen ini kan macam-macam," terangnya.

Urusan macam-macam konstituen ini yang membuat Bestari pusing. Banyak yang mendatanginya, apakah itu ke ruangannya di DPRD DKI atau datang langsung ke rumahnya. Ada yang minta bantuan pengobatan, menyerahkan macam-macam proposal, sampai minta duit terang-terangan. "Ya mereka kan pernah bantu tolong-tolong kita. Jadi ya bagaimana," ungkap Bestari yang berasal dari Dapil 1 Jakarta Pusat ini.

Menyelesaikan urusan dengan konstituen ini yang memaksa dirinya masuk ke wilayah keuangan keluarga. "Aku udah jual mobil. Sekarang mulai korek-korek tabungan istri. Adalah istri sedikit tabungan," paparnya lalu tertawa.

Barus, bersama dengan fraksinya, sepakat agar evaluasi APBD 2015 oleh Kemendagri bisa disahkan sebagai perda. Dia berencana untuk bertemu dengan Ahok untuk menyampaikan ini. Rencana ini pun dikecam oleh anggota DPRD dari partai lain. Barus bersikap untuk menarik diri dan fraksinya dari rapat terakhir pembahasan evaluasi APBD 2015 dengan Pemprov. "Ada partai lain intervensi, maka kami menarik diri," jelasnya.

Barus mengaku, sudah jadi gosip umum kalau anggota DPRD biasa main mata dengan kepala dinas untuk mengurus proyek tertentu. Ini, aku dia, makin berat buat dirinya untuk mengunjungi kepala dinas yang jadi mitranya di Komisi D yang mengurusi soal pembangunan.

"Repot kita. Berkunjung ke kepala dinas, pasti orang akan bisik-bisik bilang. Mereka mau bicara proyek itu, berapa yang bisa dapet. Apalagi kalau ketahuan wartawan," terangnya.

Lepas itu semua, Bestari hanya minta segera lah konflik APBD ini diselesaikan. Tak bisa selalu begini untuk mengurusi konstituen dan keuangan keluarga. (hel)