"Siapa yang pantas jadi ketua umum, tanya ke anggota PDIP, bukan publik. Tidak bisa diminta pendapat dan diframing seperti itu. Tidak fair," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).
Hal serupa pun turut disampaikan oleh Politikus PDIP Tubagus Hasanudin. Ia menilai hasil tersebut cukup aneh karena survei tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya.
"Metodologinya ngawur. Untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya, mestinya respondennya adalah kader PDIP, bukan pakar," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, anggota Komisi I ini menilai hasil survei tersebut bersifat tendensius dan bermuatan politik adu domba. "Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," tegasnya.
Ahad kemarin, Poltracking merilis survei dengan hasil Presiden Joko Widodo merupakan figur paling direkomendasikan menjadi Ketua Umun PDI Perjuangan, dengan mendapatkan dukungan 29,35 persen. Ada sepuluh aspek yang dinilai oleh para pakar terhadap Jokowi. Dari penilaian tersebut, Jokowi meraih 7,68 poin.
Para pakar turut menilai delapan tokoh potensial lainnya, seperti Ganjar Pranowo (7,41 poin), Pramono Anung (7,35 poin), Maruarar Sirait (7,03 poin), Tjahjo Kumolo (6,6 poin), Hasto Kristianti (6,52 poin), Megawati Soekarnoputri (6,44 poin), Prananda Prabowo (5,93 poin), dan Puan Maharani (5,74 poin). (sip)