KPU Harapkan Lebih Banyak Situs Pemilu Muncul di Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia akan dimulai empat bulan lagi. Menyambut itu, Komisi Pemilihan Umum selaku pihak penyelenggara Pemilu di Indonesia mendapat harapan dari masyarakat agar dapat menyelenggarakan pilkada serentak dengan terbuka pada Desember mendatang.

Keterbukaan informasi mengenai daftar pemilih, rekam jejak calon kepala daerah dan jadwal serta tata cara pemilihan selalu dilakukan KPU dalam penyelenggaran beberapa Pemilu terakhir di Indonesia. Namun, belum pernah ada satu pun bentuk keterbukaan secara masif yang dilakukan oleh KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pilkada selama ini.

Pilkada serentak tahun ini pun diharap mampu menjadi awal bagi KPUD untuk turut menjalankan keterbukaan informasi bagi masyarakat yang akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Menanggapi harapan tersebut, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah pun menyambutnya dengan respon positif.

Pilihan Redaksi KPU Akan Intervensi Penyelenggaraan Kampanye Pilkada 2015 Tahap Penyelenggaraan Pilkada Dimulai April Mendatang Galau Golkar Hadapi Pilkada PKS Ingin Koalisi Pusat Diterapkan Daerah pada Pilkada 2015

"Keterbukaan akan meminimalisir sengketa yang dapat terjadi dalam Pemilu. Riwayat hidup calon (pemimpin daerah) juga harus diinformasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Ada jaminan keterbukaan dari penyelenggara pemilu dalam pilkada nanti," ujar Ferry dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pilkada Serentak Melalui Open Data' yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/3).

Selain meminimalisir potensi terjadinya sengketa, keterbukaan informasi dalam pilkada juga dipandang dapat digunakan masyarakat untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu agar lebih jujur dan adil ke depannya. Namun, infrastruktur pendukung untuk mewujudkan keterbukaan informasi dalam pilkada serentak harus mulai dibangun sejak saat ini di daerah.

"Keterbukaan data KPU bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu. Permasalahannya sekarang, bagaimana pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur di daerah agar muncul aplikasi seperti kawalpemilu.org di sana. Kerjasama perlu dibangun untuk mewujudkan hal tersebut," ujar administrator situs kawalpemilu.org, Elisa Sutanudjaja.

Diketahui, dalam Pemilu 2014 lalu situs kawalpemilu.org menjadi salah satu situs yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk dapat mengetahui perolehan dan persentase suara saat perhitungan dilakukan KPU.

Diharapkan, akan banyak situs-situs sejenis dengan kawalpemilu.org yang akan muncul dalam pelaksanaan Pilkada serentak akhir tahun ini. KPU di daerah pun diharap mampu membenahi infrastruktur berbasis layanan internet, karena tercatat sampai saat ini masih ada sepertiga KPUD di seluruh Indonesia yang belum memiliki website resminya sendiri.

"Sepertiga KPU di daerah belum punya website karena terkendala minimnya lulusan yang bergerak di bidang IT di beberapa daerah. Oleh karena itu, harus diakui jika negara lain mungkin punya pengolahan data (mengenai Pemilu) yang lebih baik," ujar Open Knowledge Ambassador Indonesia Ramda Yanurzha. (utd)