Permainan Anggaran di Jakarta Berlangsung Sejak Lama

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkap modus permainan anggaran di Jakarta sudah berlangsung sejak lama. Menurutnya kongkalikong permainan anggaran ini tak hanya dilakukan oleh oknum anggota DPRD tetapi juga jajaran bawahannya di SKPD.

"Ya memang dari dulu, saya bilang ini ada kerjasama antara legislatif ada oknumnya, eksekutif ada oknumnya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3).

Ahok menyampaikan permainan anggaran ini berupa penggelembungan dana kegiatan. Ahok mencontohkan misalnya kegiatan rehabilitasi gedung secara sengaja sudah diatur pemenang tender konsultan dan perusahaan pengadaan barang.

"Misalnya (bangun) lapangan olahraga begitu mahal, tapi kok jadinya biasa saja. Mungkin standarnya pakai NBA kaya di Amerika, tapi pas jadi bukan," ujarnya.

Pilihan Redaksi Ahok Tak Bisa Digulingkan dengan Persoalan Etika Komunikasi Akhiri Penyelidikan ke Ahok, DPRD Panggil Dua Pakar Pergub APBD Dinilai Bisa Koreksi Rencana Pembangunan Jakarta akan Pakai Pagu Anggaran 2014, Pembangunan Terganggu?

Lebih lanjut, Ahok tak menampik bila permainan anggaran juga terjadi semasa ia masih menjabat sebagai wakil gubernur, bersama dengan Jokowi sebagai gubernur. Namun saat itu Ahok menyampaikan masih diam dan enggan mengungkap persoalan itu.

Alasannya, belum ada orang di pemerintahan pusat termasuk penegak hukum yang ia yakini mau mengusut dugaan permainan anggaran ini. Sekarang, saat Jokowi sudah duduk sebagai kepala negara barulah Ahok berani mengungkap ke permukaan soal permainan anggaran di Jakarta.

"Kamu bisa bayangkan enggak, enggak ada presiden (yang mendukung), (bisa jadi) kami yang ditangkap bukan orangnya," ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Saat ini, imbuh Ahok, dirinya lebih mudah menyisir dugaan penggelembungan dana di APBD karena adanya dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, penggunaan mekanisme e-budgeting juga dipandang akan mempermudah penyisiran dan pengawasan anggaran di Jakarta. Apalagi dengan diterbitkannya pergub maka praktis yang merencanakan serta mengisi mata anggaran Jakarta adalah pihak SKPD sendiri.

"Sekarang sudah baik, legislatif tidak bisa masukin (program) lagi. Kami langsung sisir dengan Mendagri," tutur Ahok. (pit)