Jadi Sejarah jika Keabsahan Fraksi Golkar Ditentukan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Dualisme Golkar termasuk fraksinya bakal jadi sejarah dalam parlemen Indonesia jika nanti soal keabsahannya ditentukan oleh DPR dalam paripurna.

Peluang Fraksi Golkar kubu siapa yang akan diakui ditentukan oleh DPR cukup terbuka. Dalam rapat mediasi Fraksi Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang digelar kemarin, disepakati bahwa status kedua kubu status quo.

Soal ini akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang akan dilakukan hari ini, Senin (31/3). Salah satu opsi putusan yang mungkin diambil dalam rapat pimpinan itu adalah membawa persoalan dualisme Fraksi Golkar ke rapat paripurna DPR. (Baca juga: Dinyatakan Status Quo, Nasib Fraksi Golkar Ditentukan Kamis)

"Kalau ini benar terjadi, ya ini akan jadi sejarah bahwa ini pertama kali keabsahan fraksi ditentukan oleh DPR lewat paripurna," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Beny Wijayanto saat dihubungi CNN Indonesia.

Beny menilai, kejanggalan ini bisa terjadi karena besarnya keinginan politik kedua kubu di Golkar untuk berkuasa. Keinginan ini sampai merusak aturan-aturan yang berlaku di DPR.

Mekanisme pergantian pimpinan fraksi, lanjut dia diatur dalam Tata Tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Disebutkan, pimpinan fraksi ditentukan oleh fraksinya masing-masing di DPR diberitahukan kepada  pimpinan DPR. Fraksi tidak boleh menolak keputusan DPP partai karena disebutkan fraksi adalah kepanjangan tangan partai. (Baca juga: Ganti Pimpinan Fraksi Golkar, Hak DPR atau DPP?)

Apa yang terjadi pada Golkar dan fraksinya di DPR, ungkap Beny, adalah wajah politik Indonesia sekarang, terutama sisi praktik di parlemen. Para anggota DPR adalah dipilih rakyat, tetapi sebenarnya mereka mewakili kepentingan kelompok mereka. "Ya begitu, anggota DPR dipilih rakyat, tetapi ya mereka mewakili kepentingan kelompoknya," tuturnya.

Persoalan konflik internal partai seharusnya diselesaikan di internal partai, melalui jalur yang telah tersedia, terutama jalur hukum. Jika konflik internal diselesaikan DPR, maka itu akan menurunkan derajat mereka sebagai lembaga tinggi negara. "DPR itu mengurusi persoalan  kepentingan publik yang berkaitan dengan kebijakan negara atau pemerintah. Bagaimana DPR kok sampai ngurusi persoalan internal partai?" tukasnya. Baca Fokus : Dua Golkar Berebut Lantai 12

(hel)