JK Komentari Susunan Organisasi Staf Presiden

Noor Aspasia Hasibuan | CNN Indonesia
Selasa, 31 Mar 2015 19:47 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Kantor Kepala Staf Presiden sebaiknya tidak memiliki struktur organisasi yang terlalu besar.
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/12). Presiden Jokowi melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staff Kepresidenan. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Kantor Kepala Staf Presiden sebaiknya tidak memiliki struktur yang terlalu besar.  "Kan sudah ada sesneg, sudah ada seskab juga, tapi saya belum lihat (strukturnya)," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).

Namun, JK tak berkomentar lebih dalam karena dirinya belum melihat struktur internal Kepala Staf Kepresidenan.  (Baca juga: Pembantu Presiden Kian Banyak, Wewenang Dipertanyakan)

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan tugas kelima deputi yang akan membantunya mengerjakan tugas. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Sebagai staf dari Presiden yang mempunya tugas untuk melakukan evaluasi, monitoring dari berbagai kegiatan di sektor ekonomi, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Dari waktu ke waktu dilaporkan ke Presiden," ujar dia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Deputi ini terdiri dari, Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi dipegang oleh Darmawan Prasodjo, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas dipegang Yanuar Nugroho, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dipegang Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dipegang Eko Sulistyo, dan Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis dipegang oleh Brigjen Andogo Wiradi. (Baca: Lima Deputi Staf Kepresidenan akan Segera Bantu Jokowi)

Luhut menolak jika wewenang yang diberikan kepada para deputi ini dikatakan terlalu luas. "Enggak. Kalau kamu baca, tidak ada kewenangan yang luas. Jadi kewenangan kita itu hampir sama dengan UKP4, plus komunikasi dengan parlemen maupun partai politik," kata dia. (Baca juga: Pembantu Presiden Kian Banyak, Wewenang Dipertanyakan)

Luhut memaparkan, Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi dipegang oleh Darmawan Prasodjo, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas dipegang Yanuar Nugroho, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dipegang Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dipegang Eko Sulistyo, dan Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis dipegang oleh Brigjen Andogo Wiradi.

Darmawan merupakan seorang ekonom energi dan lingkungan yang kini bergabung dengan PDIP. Yanuar adalah mantan Direktur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sementara Purbaya sebelumnya pernah menjadi ekonom Danareksa Research Institute. Nama Eko sudah tidak asing di kalangan relawan Jokowi-JK karena merupakan bagian dari tim sukses kala pilpres lalu. Sedangkan Andogo adalah seorang pejabat tinggi TNI berpangkat . 

Luhut menjelaskan, Purbaya memiliki tugas untuk mengamati perkembangan ekonomi makro dan melihat dengan mikro bersama tim. "Jadi Beliau yang memberika laporan dari Kantor Presiden mengenai perkembangan menurut pengamatan kami," kata dia.

Bekas Penasehat Tim Transisi ini menyebutkan, Purbaya memperoleh gelar doktor dari Purdue University, Amerika Serikat. "Saya kira universitas yang terkenal. Ia memberikan laporan ekonomi time to time, dia staf yang ada di Kantor Staf Kepresidenan," ujar dia.

Sepakat dengan atasannya, Purbaya mengungkapkan, dirinya akan bertanggungjawab untuk memberikan laporan dan penjelasan setiap sebulan sekali kepada Presiden mengenai isu-isu startegis. "Tapi kalau ada hal yang mendersak, itu kapan saja bisa saya laporkan," kata dia. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER