Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo memaparkan tugas yang baru diembannya. Tugas barunya sudah ada pada sistem dalam Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di mana fungsi-fungsi terhubung dengan kementerian dan lembaga yang terkait dalam program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Nanti program-program itu dianalisa. Dari 4.500 (program) itu kira-kira 100 sampai 200, tahun ini. Mungkin tahun depan sekitar 500-an yang akan dimonitor. Jadi perkembangannya itu dari tiga bulanan ada," ujar Darmawan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
Darmawan menuturkan, pihaknya juga bertugas melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari tahu apakah program berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan. Selain itu, ia pun menganalisa apa yang menjadi tantangan dan implementasi di lapangan dan bagaimana cara menyikapi tantangan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi ini hanya sifatnya adalah kami memberikan masukan kepada Bapak Presiden, langkah-langkah apa yang mungkin harus diambil oleh Bapak Presiden agar jalannya rencana pembangunan ini berjalan lancar," kata dia.
Dengan demikian, Darmawan menekankan bahwa kewenangannya tidak sampai pada tahap penilaian. "Tidak ada penilaian, kami hanya lebih kepada implementasi di lapangan saja. Dan itu bukan di kementerian dan lembaga, tetapi pada program-program tertentu," ujar dia.
Ia menerangkan, "tidak ada penilaian sama sekali. Progres seperti apa dan memang perkembangan tiga bulanan. Kalau kita lihat sejarahnya itu, memang banyak sekali program-program yang terhambat. Karena biasanya program-program itu dikelola oleh banyak kementerian. Komunikasinya mungkin terhambat. Nah itu bukan ranah kami untuk melakukan bottle necking di lapangan,"
Darmawan membenarkan bahwa salah satu dari sekian banyak program prioritas Presiden dalam waktu dekat adalah PLTU Batang.
(pit)