Kasus Payment Gateway, Bareskrim Belum Terima Audit BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan, para penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi payment gateway yang dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum menerima laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami sudah minta audit BPK tapi sampai hari ini belum ada jawaban, termasuk tentang kerugian negara," ujarnya selepas rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR, di Jakarta, Kamis (2/4).

Pilihan Redaksi Polisi Sita 299 Barang dalam Penggeledahan Kantor Denny Denny Sempat Minta JK Batalkan Kasus Payment Gateway PSHK: Ada Salah Administrasi Proyek Payment Gateaway

Meski belum ada laporan dari BPK tentang kerugian negara akibat program payment gateway pada Kementerian Hukum dan HAM, Budi menegaskan para penyidik memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan guru besar Fakultas Hukum UGM itu menjadi tersangka.

"Alat bukti di kami, proses kegiatan itu ada. Prosedur yang dilanggar itu ada. Keterangan saksi-saksi juga lengkap," ucapnya. (Baca juga: Motif Denny Jalankan Payment Gateway Dianggap Korupsi)

Tak hanya itu, Budi pun menyatakan para penyidik telah mendaparkan surat dan kesaksian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Keterangan KPK, dalam rapat dengan Denny, program itu tidak boleh dilakukan karena akan melanggar hukum. Jadi bukti awal kami sudah lebih dari cukup," tuturnya. (Baca juga: Polri: KPK Sudah Peringatkan Denny Soal Payment Gateway)

Sebelumnya, penasehat hukum Denny Heru Widodo mengungkapkan, Kementerian Keuangan pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait payment gateway.

Surat itu menyebutkan bahwa payment gateway bukanlah sebuah pelanggaran pidana, tetapi hanyalah pelanggaran administrasi semata. "Maka sanksinya ya sebenarnya administrasi juga, bukan pidana," katanya.

Heru menjelaskan, pelanggaran administrasi itu terjadi karena Kemenkue memiliki sistem pembayaran elektronik yang disebut Simponi. Sistem itu menyinkronisasi semua sistem pembayaran elektronik pemerintah. "Ketika proses sinkronisasi itu, payment gateway sudah sempat berjalan," ujarnya. (Baja juga: Pengacara Denny: Kemenkeu Izinkan Payment Gateway) (hel)