Situs Diblokir, Jokowi Dinilai Masih Kurang Cegah Radikalisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemblokiran 22 situs Islam yang dianggap radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tak mendatangkan pujian bagi pemerintah. Presiden Jokowi pun masih dinilai kurang memperhatikan penyebaran paham radikalisme.

"Perbedaan Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi kurang memberi perhatian terhadap radikalisme yang menjadi keprihatinan bersama. Apakah generasi muda Indonesia cukup bisa dipengaruhi radikalisme atau tidak,” ujar Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (4/4).

Pilihan Redaksi Pemerintah: Situs Islam Radikal yang Diblokir Tak Ditutup Menkominfo Akui Metode Blokir Internet Harus Diperbaiki Kominfo Tunjuk 3 Tokoh Senior Jadi Tim Pengkaji Situs Radikal FPI: Pemblokiran Situs Islam Bisa Picu Reaksi Lebih Besar

Respons pemerintah hingga saat ini disebut Ali masih bersifat sporadis dan fluktuatif. Belum ada kebijakan jangka panjang untuk menangkal penyebaran paham radikal.

"Setelah ada ISIS tiba-tiba paranoid, nanti jika ISIS hilang pasti diam lagi. Pemerintah hanya reaktif,” kata dia.

Padahal, menurut Ali, ISIS bukan organisasi yang bakal bertahan lama. Dibanding Al-Qaeda, ISIS ia anggap masih kurang matang. "ISIS itu bagai embrio jika dibandingkan dengan Al-Qaeda. Memang dia bisa menguasai wilayah, tapi tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik," ujarnya.

ISIS tidak bisa menjalankan kebijakan yang mementingkan publik. Oleh sebab itu Ali yakin organisasi tersebut cepat atau lambat akan kehilangan dukungan.

Maka, ujar Ali, fokus penanggulangan terorisme yang lebih menekankan kepada penindakan tidak akan efektif. Pasalnya, akar masalah terorisme sesungguhnya adalah paham dan ideologi.

"Ada baiknya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teror) punya program jangka panjang, sehingga apabila ada ruang publik yang disusupi kampanye kekerasan dan kebencian bisa dihindari lebih dulu," ujar Ali.

Baca selengkapnya soal pemblokiran situs-situs Islam ini di FOKUS: Kontroversi Pemblokiran Situs Islam

Sebelumnya, pengamat terorisme yang juga mantan pemimpin Al-Qaeda Asia Tenggara Nasir Abbas menyatakan ISIS akan lebih berbahaya apabila sudah mapan. Mereka bakal mengirim anggotanya ke negara asal masing-masing untuk menyebarkan ideologi dan merekrut orang baru. (Baca ISIS Calon Al-Qaeda: Sebar Orang untuk Rekrut Anggota Baru)

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kominfo untuk meninjau ulang situs-situs Islam yang diblokir. Ia meminta Kominfo tak sembarang blokir dan lebih dulu melakukan investigasi mendalam. (agk)