Diblokir Pemerintah, Hidayatullah: Kami Justru Menolak ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah perwakilan redaksi situs-situs Islam yang diblokir pemerintah mendatangi Komisi I DPR RI, Rabu (1/4), untuk meminta penjelasan soal pemblokiran yang menimpa mereka.
 
Mahyadi, salah satu perwakilan redaksi Hidayatullah.com, membantah situsnya menyebarkan ajaran kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Hidayatullah, kata dia, sama sekali tidak mendukung ISIS.

Pilihan Redaksi Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT Tak Pakai Domain .id Alasan Lain Situs Radikal Diblokir PKS: Pemblokiran Situs Islam, Indonesia Kembali ke Orba Tujuh Pemred Situs Islam Ancam Pidanakan BNPT

“Kami disebut menghasut orang supaya masuk ISIS, tapi nyatanya kami menolak ISIS,” kata Mahyadi di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.
 
Oleh sebab itu Mahyadi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menormalisasi situs-situs yang telah diblokir. “Kominfo mengatakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang berikan instruksi. Kami tak puas dengan jawaban itu," ujarnya.
 
Menurut Mahyadi, seharusnya pengelola situs-situs yang diblokir diajak berdiskusi lebih dulu sebelum pemerintah melakukan aksi pemblokiran. Selain itu, jika memang ada konten yang dianggap berbahaya, mestinya dijelaskan dulu pada bagian mana yang disebut berbahaya itu.
 
Redaksi situs-situs Islam itu melapor ke Komisi I DPR karena merasa ada kejanggalan dalam pemblokiran tersebut. Mereka pun mendesak Kominfo untuk berdialog karena merasa nama baik mereka telah dicemarkan.
 
"Kami menilai ada suatu yang tidak nyambung terkait kenapa situs kami ditutup,” kata Mahyadi.
 
Sebelumnya, BNPT meminta agar Kominfo memblokir sejumlah situs islam yang dianggap menyebarkan ajaran radikal. Kominfo pun melayangkan surat ke penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk memblokir 22 situs yang diduga menampilkan konten Islam radikal.

(agk)