Orang Parpol Tak Diinginkan di Panitia Seleksi Pemimpin KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang pembentukan panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menghendaki tim pansel punya rekam jejak bersih dan tidak mewakili kepentingan politik.

"Saya wanti-wanti betul, jangan sampai ada orang partai politik yang jadi anggota Pansel. Kalau bisa kualitasnya beda-beda tipis dengan malaikat," ujar Abdullah, Sabtu (4/4).

Pilihan Redaksi Scan Otak: Cara Baru Seleksi Pemimpin KPK Jokowi Telah Beri Arahan soal Pembentukan Pansel KPK DPR Dorong Jokowi Tunjuk Plt Pimpinan KPK Tunjuk Plt Pimpinan KPK, Perppu Lebih Praktis dari Pansel

Menurut Abdullah, Pansel harus terdiri dari orang-orang yang berintegritas dan berkualitas. Ini agar seleksi yang mereka gelar menghasilkan keluaran yang lebih baik dari sebelumnya.

Tim Pansel yang sebelumnya, menurut Abdullah, tidak mengeksplorasi pemahaman para calon pemimpin KPK tentang pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang KPK maupun UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, para calon pemimpin KPK pada seleksi sebelumnya juga tidak dimintai jaminan untuk tidak menerima jabatan apapun selama memimpin KPK. "Apalagi scan otak, tidak ada sama sekali," ujar Abdullah. (Baca Scan Otak: Cara Baru Seleksi Pemimpin KPK)

Abdullah siap terjun total untuk membenahi kualitas seleksi calon pemimpin lembaga antirasuah. Meski demikian dia belum diajak berkomunikasi oleh pemerintah untuk membahas hal itu.

"Saya sudah berikrar sejak masuk KPK bahwa saya siap mati syahid dalam proses memberantas korupsi di Indonesia. Jadi kalau saya diminta berpartisipasi, insya Allah saya siap membantu," kata Abdullah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Pansel Capim KPK akan dibentuk April ini. Pansel bertugas menyeleksi kandidat yang bakal menggantikan para pemimpin KPK yang masa tugasnya berakhir Desember 2015.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan saat ini koordinasi telah dilakukan antara Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait pembentukan Pansel. (agk)