Ibas Minta Jokowi Tak Buat Demokrat seperti Golkar

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 06 Apr 2015 15:39 WIB
Suasana cair di rapat konsultasi DPR RI dan Presiden Jokowi, Ibas sambil bercanda meminta Jokowi untuk tidak membuat Partai Demokrat bernasib layaknya Golkar.
Sekjen Partai dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro alias Ibas. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat meminta agar pemerintah tidak "menggolkarkan" partai berlambang mercy itu. Hal tersebut diceritakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Ia mengatakan Ketua fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pesan khususnya kepada Presiden Jokowi untuk tidak membuat Demokrat pecah seperti partai beringin.

"Di akhir pendapat fraksinya, Ibas meminta Presiden untuk tidak menggolkarkan Demokrat sambil bercanda. Presiden Jawab tidak ada niat," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).

Hal serupa diutarakan oleh anggota fraksi PDIP Trimedya Panjaitan usai rapat konsultasi bersama dengan Presiden Joko Widodo. "Ibas juga di akhir penyampaiannya tolong Demokrat jangan 'digolkarkan'. Kan lagi ramai-ramainya (polemik Golkar dan PPP)," ujar Trimedya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Trimedya mengatakan pernyataan tersebut pun disambut dengan tawa oleh para peserta rapat. Adapun rapat konsultasi tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Bappenas Andrinof Chaniago. Hadir pula sejumlah pimpinan fraksi, baik ketua ataupun sekretaris sepuluh fraksi di DPR.

"Pemerintah tidak ada niatan untuk melakukan intervensi. Adapun setiap keputusan pemerintah tidak dapat memuaskan kedua belah pihak," ujar Trimedya menirukan jawaban Presiden Jokowi.

Diketahui, polemik dualisme partai politik baik Golkar maupun PPP hingga saat ini belum berakhir. Hal tersebut yang akhirnya mendorong digulirkannya hak angket atas Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly atas keputusannya menerima kepengurusan Agung Laksono. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER