Tolak Kenaikan DP Mobil Pejabat, Jokowi Dianggap Pencitraan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan Dewan Perwakilaan Rakyat menilai penolakan Presiden Joko Widodo atas kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian mobil bagi pejabat negara sebagai pencitraan Presiden. Seharusnya, Jokowi juga tidak menyalahkan anak buahnya begitu saja menyangkut persoalan tersebut.

“Keberatannya Presiden kalau saya lihat bisa jadi hanya pencitraan saja, mencari simpatik publik. Rakyat sudah capek dengan pencitraan,” kata anggota Fraksi Gerindra DPR Aryo P. S. Djojohadikusumo saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (6/4).

Pilihan Redaksi Merasa Kebobolan, Jokowi Bakal Evaluasi Kebijakan DP Mobil Negara Harus Bayar Rp 158,8 Miliar untuk DP Mobil Pejabat Istana: Kenaikan Tunjangan DP Mobil Pejabat Usul Ketua DPR Dirjen Anggaran Sebut DPR Usul Tambahan DP Mobil Lebih Tinggi Presiden Naikkan DP Mobil Pejabat, Ini Penjelasan Menkeu

Aryo menegaskan, kalau memang Presiden Jokowi menolak kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat seharusnya sikap tersebut ditunjukkan dari awal sejak pengajuan RAPBN. “Kalau Presiden khawatir bahwa akan memberatkan rakyat kenapa tidak dari dulu bilang ke para menterinya untuk tidak melakukan kenaikan,” ujarnya.  

Lagipula, lanjut anggota Komisi VII DPR ini, kalau Presiden benar-benar memperhatikan persoalan kesejahteraan rakyat makaa tidak seharusnya menaikkan harga-harga yang menyangkut kebutuhan pokok. “Kenapa Presiden menaikkan harga BMM, elpiji, listrik sampai tarif kereta,” ucap Aryo.

Menurut Aryo, bila sekarang Jokowi berdalih bahwa tidak semua hal ia ketahui 100 persen dan seharusnya menterinya yang lebih dulu menyaring maka menunjukkan kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan anak buahnya. “Presiden tidak jelas dan tidak tegas dalam menginstruksikan ke anak buahnya,” kata dia. (Baca: JK pun Tak Tahu Jokowi Tambah Uang DP Mobil Pejabat)
 
Presiden, ujar Aryo, seharusnya tidak serta merta menyalahkan anak buahnya. “Sangat tidak etis menyalahkan anak buah di depan publik. Kalau mau menyalahkan menteri di dalam rapat internal.”

Aryo menambahkan, fraksinya sejak dulu mendukung segala upaya pemerintah untuk menghemat pengeluaran anggaran. Fraksi Gerindra sejak 2010 sampai 2014 menolak tegas studi banding ke luar negeri dan hal itu sangat menghemat keuangan negara. Hitungannya, per anggota setiap tahun menghemat Rp 1 miliar. “Kalau selama empat tahun sekitar Rp 100 miliar penghematan yang fraksi kami lakukan,” ucapnya.

Serupa dengan Aryo, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Arsul Sani mengatakan kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil pribadi bagi pejabat negara sangat tidak tepat dilakukan saat ini.

“Rakyat menanggung beban yang tambah berat akibat kenaikan harga BBM, kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini juga sedang tidak begitu baik,” tutur Arsul kepada CNN Indonesia, Senin (6/4). (obs)