Jakarta, CNN Indonesia --
PDIP akan menggelar kongres besok Kamis (9/4) hingga Minggu (12/4) di Bali. Untuk urusan siapa yang bakal jadi ketua umum, tampaknya bakal solid memilih Megawati Soekarnoputri sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional di Semarang 2014 lalu.
Dalam survei yang dilakukan oleh CSIS menunjukkan Megawati masih menjadi kandidat ketua umum terkuat dibanding figur-figur lain di internal PDIP. Sebanyak 320 DPC (68,5 persen) masih menyebut nama Megawati sebagai calon ketua umum PDIP periode 2015-2020.
Jokowi didukung secara terbuka sebagai Ketua Umum PDIP oleh 76 DPC (16,3 persen), Puan Maharani yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didukung 25 DPC (5,4 persen), Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah didukung 14 DPC (3 persen), dan politikus senior PDIP Pramono Anung yang mantan Wakil Ketua DPR dan mantan Sekjen PDIP didukung 11 DPC (2,4 persen).
Meski memiliki dukungan yang cukup, politisi PDIP Efendi Simbolon menilai sebaiknya Jokowi jangan ikut turut dalam persaingan di kongres untuk memperebutkan posisi di PDIP. “Pak Jokowi jangan geer dan main-main di kongres. Sudahlah, sebaiknya dia fokus jadi presiden saja,” tutur Efendi saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Efendi menilai, tugas Jokowi sebagai presiden jauh lebih penting dari pada sekadar ikut bersaing dalam kongres. Apalagi menurutnya, kondisi negara tidak cukup baik. Dia menyebut soal kenaikan BBM, lalu melemahnya rupiah terhadap dolar, dan juga tidak solidnya kabinet. “Tugas Pak Jokowi berat sebagai presiden. Sudahlah, fokus saja dengan itu. Itu amanat yang mesti dijalankan dengan baik,” katanya.
Efendi yang juga anggota DPR ini yakin, kalau pun Jokowi memaksa untuk bersaing di kongres, apalagi untuk kursi ketua umum, Jokowi tak akan menang. Dia menyebut semua kader PDIP dari bawah sampai atas sepakat untuk meminta Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. “Urusan ketua umum ini kan mandat Mukernas yang harus dijalankan, yaitu meminta kembali Ibu Mega untuk menjadi ketua umum,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Jokowi tidak ada keinginan untuk menjadi ketua umum. Pernyataan itu, sebut Tjahjjo yang mantan Sekjen PDIP itu, disampaikan Jokowi saat Mukernas di Semarang 2014 lalu.
Waspadai Kekuatan Eksternal di Kongres Efendi Simbolon mengungkapkan, dalam kongres nanti yang patut diwaspadai adalah bagaimana pihak eksternal berusaha untuk mempengaruhi PDIP atau kabinet PDIP untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. “Ini memang cukup sulit dibuktikan, tetapi itu sangat terasa,” tutur Efendi.
Efendi lalu menjelaskan bahwa PDIP kini adalah kekuatan politik yang besar dan solid. PDIP menjadi partai penguasa, the ruling party. Lalu PDIP juga menguasai DPR. Itu masih ditambah dengan ratusan kepala daerah dari PDIP.
“PDIP ini kekuatan yang besar. Pasti ada pihak-pihak yang mendekati untuk mengambil keutungan. Jadi modelnya mirip ijon, dibeli sekarang dan memetik hasilnya saat panen nanti,” paparnya.
Efendi yang anggota DPR ini menambahkan, pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi PDIP atau kabinet yang dibentuk nanti tidak bisa bekerja sendirian. Dia menduga, ada pihak-pihak internal yang akan diajak untuk bekerja sama.
Hanya saja, ketika dia diminta siapa saja pihak internal yang kira-kira bakal diajak bekerja sama oleh pihak eksternal untuk mengambil keuntungan, dia enggan menjawabnya. “Ya coba lihat saja sendiri nanti di kongres,” paparnya.
Indikasi bahwa kemungkinan pihak eksternal akan turut bermain di Kongres PDIP nanti, ujar Efendi, bisa dilihat dari survei-survei yang dilakukan oleh para lembaga konsultan politik. Menurt Efendi, DPP PDIP tak pernah mengajukan permintaan atau melakukan kerja sama dengan lembaga konsultan politik itu untuk melakukan survei terkait kongres ini. Dalam survei ini lah, papar Efendi, muncul nama-nama yang dinilai layak untuk posisi tertentu di PDIP. "Jumlah yang disurvei itu berapa banyak, kader PDIP itu jutaan dan saya yakin, semua minta Bu Mega jadi ketua umum," paparnya.
(hel)