Penilaian Menteri Bahan Reshuffle Masuk Pembicaraan KIH

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu reshuffle masih saja berhembus meski pihak Istana sudah menyebutkan belum ada pembahasan soal itu. Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella menyatakan, penilaian soal kinerja menteri di Kabinet Kerja Jokowi selalu masuk dalam pembicaraan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi pendukung pemerintah. “Ya masuk dalam pembicaraan di KIH, baik itu pembicaraan informal maupun formal,” kata Patrice saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (13/4).

Dalam pembicaraan soal penilaian menteri itu, lanjut Rio, setidaknya ada empat kategori yang digunakan. Pertama adalah menteri yang bagus, lalu menteri yang akan bagus, menteri
baru akan bagus dan menteri yang belum bagus. “Kan masih ada kata bagusnya,” lanjut Patrice. (Baca juga: Survei: Susi, Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik).

Pilihan Redaksi PDIP: Tidak Ada Salahnya Kawan di Istana Introspeksi Kinerja Menteri Buruk, Jokowi Perlu Pertimbangkan Reshuffle Akibat Putusan Golkar, Gerindra Desak Jokowi Ganti Menkumham Pertemuan KMP di Rumah Djan Faridz Bahas Tiga Isu Strategis

Kategori itu didasarkan pada penilaian sementara atas kinerja menteri dan sejauh mana publik mengetahui apa yang dilakukannya. Menurut Patrice, masih banyak menteri yang kinerjanya belum optimal, atau bahkan publik tidak tahu apa sebenarnya yang sudah dilakukan.

Ketika ditanyai, lebih banyak mana menteri dari kalangan profesional non parpol dengan menteri dari parpol yang kinerjanya masih belum bagus, Patrice hanya menjawab, menteri yang kinerjanya belum bagus ada di kedua kubu, menteri non parpol dan parpol. “Keduanya ada. Tapi sejak dari awal kita tidak menyebut nama,’ paparnya

Patrice mengungkapkan, penilaian terhadap menteri itu harus dilakukan KIH karena koalisi ini adalah pendukung pemerintah. Jika ada kinerja menteri yang kurang optimal, adalah tanggung jawab partai-partai KIH untuk mengingatkan, bukan hanya kepada Jokowi, juga kepada menteri-menteri yang berasal dari partai.

Sebelumnya, relawan Jokowi yang menamakan diri mereka Projo, bahkan telah menyiapkan sebuah daftar yang berisi 14 orang menteri yang layak direshuffle. Daftar itu akan diberikan kepada Jokowi saat satu tahun pemerintahannya nanti. Salah satu menteri yang disebutkan masuk dalam daftar itu adalah Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. (Baca juga: Projo Siapkan Nama 14 Menteri yang Harus Diganti)

Soal daftar ini, Patrice mengaku heran. ‘Kami yang partai pendukung saja belum ada, kok bisa mereka yang relawan sudah punya daftar menteri yang layak diganti?” ujarnya heran. Saat disinggung apakah Menko Tedjo termasuk menteri yang kinerjanya belum bagus, Patrice kembali menjawab KIH tidak membahas nama.

KIH, ungkap Patrice, tidak melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintaahan dan para menteri dalam 100 hari karena terlalu cepat. Penilaian dilakukan per semester. Pasalnya, dari sana sudah kelihatan bagaimana kinerja seorang menteri.

Sebelumnya, dorongan reshuffle ini datang dari koalisi oposisi pemerintah, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan ada beberapa menteri di pemerintahan Jokowi yang menurut KMP tidak melakukan kinerja dengan baik. Hanya saja, Muzani enggan menyebutkan pada bidang apa saja para menteri yang kinerjanya jelek. 

Lalu ada survei yang dilakukan oleh Indo Barometer terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen. Selain itu, masyarakat menilai, persoalan ekonomi jadi persoaan utama, yaitu masalah ekonomi secara umum (21,6 persen) serta mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen).

(hel)