Survei: Susi, Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbagus. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dirilis Senin (6/4), Susi mendapat poin 24,1 persen.

Tiga alasan tertinggi publik menilai kinerja Susi bagus yakni tegas (11,6 persen), berani menenggelamkan kapal nelayan asing (7,9 persen), dan kinerjanya bagus (3,8 persen).

Perolehan poin Susi ini jauh di atas menteri-menteri yang lain. Di posisi kedua misalnya nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang hanya mendapat poin 3,9 persen. Sedangkan di tempat ketiga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendapat poin 3,4 perse.

Pilihan Redaksi Geospasial, Jurus Anyar Menteri Susi Berantas Illegal Fishing Dituding Biarkan Perbudakan di Kapal, Susi Pudjiastuti Geram Diprotes Pemilik Kapal KM Nunukan, Menteri Susi Cuek Menteri Susi Berang, PT Pusaka Benjina Dilarang Ekspor

Berturut-turut di posisi selanjutnya adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (3 persen), dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (1,7 persen). Sementara, sebanyak 55,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. (Baca juga: Cerita Kapal Raksasa dan Tangis Menteri Susi)

Namun meski Susi dinilai punya kinerja bagus oleh publik, secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri masih berada di bawah angka 50 persen, tepatnya yaitu 46,8 persen.

Survei ini juga mengungkap tiga menteri yang paling dikenal masyarakat, yaitu Susi (32,1 persen), Puan (9,6 persen), dan Anies (6,5 persen). Menurut Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari, meteri yang kinerjanya dinilai bagus oleh masyarakat adalah menteri yang populer. "Menteri yang banyak masuk media massa," kata Qodari.

Dalam acara yang sama, ekonom Rizal Ramli mempertanyakan kualitas para menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, para menteri saat ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menciptakan masalah.

"Banyak sekali kebijakan yang sifatnya eksperimental," kata Rizal. (Baca juga: Menteri Susi Putuskan Tak Perpanjang Moratorium Kapal Ikan)

Salah satu kebijakan pemerintah yang ia kritik adalah soal rencana menaikkan uang muka untuk mobil dinas pejabat. "Rakyat dipaksa menerima kenaikan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu uangnya untuk pejabat yang hidupnya sudah nikmat," katanya.

Lebih lanjut, Rizal berpendapat menteri bidang ekonomi harus lebih jeli melihat permasalahan. Ketika ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 'sakit', Rizal menilai menteri ekonomi sebaiknya tidak langsung memutuskan untuk penyuntikkan dana.

"Kerugian di BUMN sebagian besar disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seharusnya menteri ekonomi mengkaji dulu apakah BUMN tersebut efektif," katanya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman berpendapat persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini lebih banyak terkait mikro manajemen. "Sudah saatnya Jokowi melakukan evaluasi terkait kabinetnya. Semua masalah terkait mikro manajemen itu sebenarnya bisa diantisipasi," katanya. (Baca juga: Hindari Vonis Ringan, Menteri Susi Pilih Tenggelamkan Kapal) (sur)