Area Car Free Day Terlarang Untuk Kegiatan Politik
Abraham Utama | CNN Indonesia
Senin, 13 Apr 2015 14:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan kawasan untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Kawasan-kawasan car free day nantinya tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan politik.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan pemerintahannya itu tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di muka umum.
Pada prinsipnya, Ahok menilai, aktivitas politik di muka umum tidak dibatasi asalkan tidak menggangu kepentingan warga lain.
"Ngapain sih politik mau menggunakan jalan? Semua speech boleh tapi jangan tutupin jalan orang, dong," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (14/4) siang.
Tak hanya kegiatan politik, dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan memperbolehkan kegiatan perdagangan digelar di kawasan-kawasan area bebas kendaraan bermotor.
"Perusahaan-perusahaan yang mau iklan dan jual produk, kamu sewa tempat kek di FX atau di GBK. Jangan dijalanan, kan itu untuk orang lewat," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Namun Ahok menegaskan, aturan tersebut tidak akan diberlakukan kepada pedagang-pedagang kecil. Syaratnya, para pedang kaki lima itu tidak menggelar lapak di jalan dan bertanggung jawab atas sampah mereka.
Hal serupa juga diutarakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit. Saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin pagi, dia menegaskan kawasan car free day hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, seni dan budaya.
"Di luar itu enggak boleh. Kalau pedagang akan kami tata, masak pedagang enggak boleh. PKL tetap ada, dong," tuturnya.
Lebih lanjut, Ahok juga mengumumkan, car free day akan ditiadakan pada Minggu (19/4) mendatang. Keputusan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.
Setelah KAA, hari bebas kendaraan bermotor akan berlangsung seperti jadwal biasanya. Pernyataan Ahok ini sekaligus mementahkan isu yang beredar soal wacana car free day yang tidak akan diadakan selama tiga bulan ke depan. (meg)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan pemerintahannya itu tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpendapat di muka umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya kegiatan politik, dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan memperbolehkan kegiatan perdagangan digelar di kawasan-kawasan area bebas kendaraan bermotor.
Namun Ahok menegaskan, aturan tersebut tidak akan diberlakukan kepada pedagang-pedagang kecil. Syaratnya, para pedang kaki lima itu tidak menggelar lapak di jalan dan bertanggung jawab atas sampah mereka.
Hal serupa juga diutarakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit. Saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin pagi, dia menegaskan kawasan car free day hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, seni dan budaya.
"Di luar itu enggak boleh. Kalau pedagang akan kami tata, masak pedagang enggak boleh. PKL tetap ada, dong," tuturnya.
Lebih lanjut, Ahok juga mengumumkan, car free day akan ditiadakan pada Minggu (19/4) mendatang. Keputusan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.
Setelah KAA, hari bebas kendaraan bermotor akan berlangsung seperti jadwal biasanya. Pernyataan Ahok ini sekaligus mementahkan isu yang beredar soal wacana car free day yang tidak akan diadakan selama tiga bulan ke depan. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK