Loyalis Agung di DPR Dirotasi, Bamsoet: Tak Perlu Ditangisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta kubu Agung Laksono tidak mendramatisasi rotasi anggota fraksi mereka di sejumlah komisi. Rotasi ini sebelumnya membuat loyalis Agung di DPR beramai-ramai melayangkan surat protes ke Ketua DPR Setya Novanto. (Baca: Loyalis Agung Dirotasi Massal, Ketua DPR Bungkam)

Dalam rotasi itu, sejumlah orang Agung di Komisi I bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi informatika, dan intelijen, serta di Komisi III bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, digeser ke Komisi III bidang agama dan sosial. (Baca Ketua Komisi VIII: Ini Bukan Komisi Buangan)

“Ini hanya penyegaran dan rotasi biasa. Jangan didramatisasi. Kami tidak merotasi berdasarkan kubu, tapi sesuai kebutuhan, keaktifan, dan keahlian anggota. Tak ada yang perlu dipersoalkan apalagi ditangisi,” kata Bamsoet –panggilan Bambang Soesatyo– kepada CNN Indonesia, Selasa (14/4).

Pilihan Redaksi Anak Agung Laksono Protes Dirotasi Kubu Ical ke Komisi Agama Loyalis Agung Ramai-ramai Protes Dirotasi, Ketua DPR Bungkam Loyalis Agung Ramai Dirotasi, Saleh: Ini Bukan Komisi Buangan Prananda dan Tim Khususnya Pegang Kampanye Gubernur PDIP

Bamsoet yang duduk di Komisi III mengatakan anggota DPR harus siap ditempatkan di mana saja. “Yang penting mengabdi kepada rakyat. Saya sendiri siap ditugaskan di komisi apa pun,” kata dia.

Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali itu lantas menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan NasDem pun melakukan rotasi pekan lalu. PDIP merotasi Henry Yosodiningrat dari Komisi II bidang pemerintahan dalam negeri ke Komisi III yang lebih sesuai dengan latar belakang profesinya sebagai pengacara.

“Hari ini Henry malah kembali lagi ke Komisi II. Jadi biasa saja bukan,” kata Bamsoet.

Fraksi Golkar, menurut Bamsoet, membutuhkan penguatan kinerja. Dalam rangka itu, fraksi membutuhkan kemampuan mereka yang dirotasi di komisi yang baru. “Semua itu sudah sesuai dengan kewenangan fraksi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” kata dia.

Secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak tidak menganggap komisi yang ia pimpin sebagai komisi ‘buangan.’ Saleh yang menolak mencampuri urusan internal Golkar, menyatakan siap menerima siapapun menjadi anggota komisinya. (agk)