Wagub Jakarta: Peran Perempuan di Politik Terhalang Sistem

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memandang peran wanita dalam dunia politik di Indonesia sampai saat ini masih minim. Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur syarat minimal keterlibatan perempuan dalam partai politik, namun masih ada kesulitan mencari kader dan anggota perempuan untuk berpolitik.

Djarot telah merasakan kesulitan tersebut selama dia masuk dalam jajaran kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Pengalaman kami tidak gampang mencari 20 persen perempuan yang betul-betul aktif. Bukan cuma kader perempuan, tapi perempuan yang betul-betul tertarik dan aktif untuk menyumbangkan tenaga pikirannya melalui jalur partai politik," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Ruki Tantang Perempuan Jadi Pimpinan KPK Tiga Menteri Perempuan Peringati Hari Kartini di KPK Mooryati Soedibyo Rayakan 21 April Bersama Keluarga Kartini

Djarot mengakui bahwa salah satu penghambat wanita untuk berperan dalam kehidupan politik adalah penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu yang diselenggarakan di negara ini. Oleh karena itu, PDIP akan berupaya maksimal untuk memperjuangkan penggunaan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2019.

"Kalau dengan proses proporsional terbuka memang sulit bagi perempuan untuk bisa mengalahkan laki-laki. Makanya, PDIP secara partai itu mengusulkan agar sistem pemilu kita proporsional tertutup," kata Djarot.

"Kami akan usulkan kepada DPR, juga kepada pemerintah, untuk mengubah sistem proporsional terbuka karena budaya Indonesia bukan budaya liberal yang murni dari Barat. Berikanlah kesempatan kepada partai untuk bisa menyusun kepengurusan atau perwakilan perempuan yang terbaik," ujar Djarot.

Sistem proporsional terbuka memang membuat setiap kader partai politik bersaing secara terbuka untuk meraih suara terbanyak agar bisa melenggang mengisi kursi di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota. Sementara sistem proporsional tertutup akan membiarkan partai politik itu sendiri yang menentukan siapa kader yang lolos menjadi wakil rakyat berdasarkan pembahasan di internal partai.

Pernyataan Djarot senada seperti politisi perempuan dari PDIP Eva Sundari dalam keterangan tertulisnya kepada CNN Indonesia, Selasa pagi tadi. "Menurut saya, perempuan cukup terpukul dengan putusan MK untuk sistem pemilu proporsional terbuka yang tidak pro afirmasi ke perempuan," ujar Eva kepada CNN Indonesia, Selasa (21/4). (rdk)