Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan siapapun calon sekjen nanti harus bisa menyatu dengan Ketua Umum. Selain itu calon Sekjen PDIP harus mempunyai cukup waktu untuk mengurus partai berlambang banteng tersebut.
"Kalau Sekjen, menurut saya harus menyatu dan kenal dengan ketua umum," kata Djarot yang juga kader PDIP ini saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Ahad (5/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya soal nama yang pantas, Djarot mengelak untuk menyebutkan nama. Dia beranggapan sekjen adalah hak dari ketua umum untuk menentukan siapa orang yang pantas mendudukinya.
"Nanti kan itu ketua umum yang berhak memilih," ujarnya singkat. (Baca juga: Belum Kongres, Megawati Dipastikan Duduki Lagi Kursi Ketum)
Beberapa nama mencuat dan digadang-gadang akan mengisi posisi sekjen PDIP. Mulai dari pelaksana tugas sekjen sekarang, Hasto Kristiyanto, politisi senior Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, hingga Presiden Indonesia Joko Widodo.
Namun dari sederet nama tersebut, Puan Maharani menjadi nama yang paling sering diperbincangkan untuk menjadi Sekjen PDIP. Posisinya sebagai menteri pun tidak dipermasalahkan oleh beberapa kader.
Junimart Girsang, anggota Fraksi PDIP di DPR RI mengatakan tidak ada aturan di Undang-Undang yang mengharuskan kader partai keluar jika menjadi menteri. Menurutnya pun sosok Puan pantas mendapat jabatan strategis di partai yang identik dengan warna merah itu.
Sebelumnya pada Rapat Kerja Nasional PDIP April 2014 di Semarang, semua kader sepakat jika Ketua Umum untuk periode sekarang hingga 2020 nanti adalah Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu, kongres di Bali pun benar-benar hanya menjadi ajang pengukuhan sang presiden perempuan pertama Indonesia tersebut untuk kembali menjadi orang nomor satu di partai berlambang banteng gemuk itu. (Baca juga: Ketua Umum Tetap Mega, PDIP: Kepemimpinan Dibawa Sejak Lahir) (sur)