Budi Gunawan Wakapolri, JK: Apanya Lagi yang Kurang?

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi telah menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menduduki posisi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Rabu (22/4).

"Pak Jokowi tidak keberatan. Jangankan Wakapolri, Kapolri saja DPR setujui (Budi Gunawan)," kata JK di Jakarta.

Kendati diduga pernah tersandung kasus sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, JK menyebut kemenangan Budi dalam sidang praperadilan membuktikan dia bersih dari kasus hukum. Itu juga membuat Komjen Budi Gunawan layak menduduki posisi pendamping Jendral Badrodin Haiti sebagai Wakapolri. "Apanya lagi yang kurang (dari BG)?" kata JK

Pilihan Redaksi Polri: Jangan Ikut Campur Pemilihan Wakapolri Muncul Matahari Kembar jika BG Jabat Wakapolri Kabareskrim Sebut Wanjakti Sudah Tentukan Satu Nama Pernah Lolos Uji Kapolri, BG Dinilai Pantas Jadi Wakapolri

Untuk diketahui, sebelumnya Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dirinya resmi didampingi oleh Komisaris Jendral Budi Gunawan.

“Insya Allah nanti sore (Budi Gunawan dilantik). Jamnya masih belum tahu, nanti diatur,” kata Badrodin usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III Bidang Hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Dalam kesempatan itu pula, Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa dipilihnya Komjen Budi Gunawan sebagai wakapolri tidak akan membuat kepolisian terpecah karena ada matahari kembar. Besar kemungkinan hak itu karena Budi Gunawan sebelumnya sudah diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri. Apalagi Komjen Budi Gunawan juga telah lolos fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III bidang Hukum DPR.

Namun, dengan tegas hal itu dibantah oleh Jenderal Badrodin Haiti. Dia menegaskan, bahwa dirinya adalah Kapolri. "Saya yang pegang komando, semua ikut saya," tegasnya.  (Baca juga: BG Jadi Wakapolri, Badrodin: Saya yang Pegang Komando)

Budi Gunawan berhasil menjadi Wakapolri setelah dipilih Wanjakti mengalahkan para pesaing lainnya. Mereka adalah Irwasum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Kabaharkam Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso.

Ada pula Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Kabaintelkam Komisaris Jenderal Djoko Mukti Haryono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, serta Sekretaris Utama Lemhanas Komisaris Jenderal Suhardi Alius. (hel)