Kuntoro: Beban Politik Reshuffle Terberat Ada di Jokowi
Helmi Firdaus | CNN Indonesia
Selasa, 05 Mei 2015 18:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perombakan Kabinet Kerja tampaknya bakal terjadi setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa itu akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Mantan Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusobroto yang saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertugas memberikan penilaian kinerja menteri, reshuffle selalu memberikan tekanan politik pada presiden.
“Kalau reshuffle, tekanan politiknya ya di presiden. Kami kan hanya memberikan penilaian kinerja menteri, presiden yang pada akhirnya memutuskan,” ujar dia saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin malam. (Baca juga: Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres)
Selama memimpin UKP4 lima tahun, Kuntoro mengaku dirinya tidak mendapatkan tekanan politik apapun terkait penilaian menteri. Dia hanya melakukan penilaian secara terukur yang kemudian disampaikan kepada SBY.
“Kalau reshuffle, tekanan politiknya ya di presiden. Kami kan hanya memberikan penilaian kinerja menteri, presiden yang pada akhirnya memutuskan,” ujar dia saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin malam. (Baca juga: Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres)
Selama memimpin UKP4 lima tahun, Kuntoro mengaku dirinya tidak mendapatkan tekanan politik apapun terkait penilaian menteri. Dia hanya melakukan penilaian secara terukur yang kemudian disampaikan kepada SBY.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY lah yang kemudian akan memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap menterinya terkait penilaian yang dilakukannya. “Saya ya tidak mendapatkan tekanan politik, presiden lah yang dapat, apalagi kalau ada isu reshuffle,” lanjutnya. (Baca juga: KIH Ajukan Usul Reshuffle Menteri kepada Jokowi Pekan Ini)
Kuntoro menilai, tekanan politik itu umumnya datang dari partai pemerintah. Bagaimanapun, sebelum melalukan reshuffle kabinet, tutur dia, presiden harus mempertimbangkan semua hal. Karena pada akhirnya, reshuffle bukan sekadar mengganti menteri, tetapi menentukan kinerja presiden dan pemerintahan secara keseluruhan. (Baca juga: Jokowi di antara Koalisi Merah Putih dan KMP Kalla-Mega-Paloh)
Ini akan berpengaruh pada pencapaian janji-janji kampanye yang disebutkan sebelumnya. “Kan salah satu hal yang dinilai publik dari presiden adalah apakah dia sudah memenuhi janji yang disampaikan saat kampanye dulu,” tukasnya.
Salah satu bentuk tekanan politik yang ada pada Jokowi soal reshuffle tampak dari beberapa sikap yang diambil oleh para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi pendukung pemerintah. Salah satunya datang dari PDIP sebagai pengusung Jokowi sebagai presiden sekaligus tulang punggung KIH.(Baca juga: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya merombak susunan kabinet dalam tahun ini. Isu adanya reshuffle para menteri Kabinet Kerja makin kian santer terdengar setelah lebih dari enam bulan. "Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Hendrawan.
PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi. Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle.
Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.
Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan nawacita karena konflik kepentingan. "Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya.
Tekanan itu juga datang dari partai koalisinya yang lain, sepertin NasDem. Petinggi NasDem memberikan setidaknya lima catatan penting terkait reshuffle menteri. Catatan itu adalah kriteria yang bisa digunakan Jokowi untuk mengganti menteri-menterinya yang kinerjanya tidak sesuai dengan gaya kerja Jokowi. (Baca juga: Lima Catatan NasDem untuk Nilai Kinerja Menteri)
Sebelumnya, JK menyebutkan Istana akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sebagai mana hasil survei yang dilakukan Poltracking pertengahan April lalu, kepuasan atas kinerja pemerintahan hanya 48,5 persen, terendah selama enam bulan terakhir. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. (Baca FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)
(hel)
Salah satu bentuk tekanan politik yang ada pada Jokowi soal reshuffle tampak dari beberapa sikap yang diambil oleh para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi pendukung pemerintah. Salah satunya datang dari PDIP sebagai pengusung Jokowi sebagai presiden sekaligus tulang punggung KIH.(Baca juga: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya merombak susunan kabinet dalam tahun ini. Isu adanya reshuffle para menteri Kabinet Kerja makin kian santer terdengar setelah lebih dari enam bulan. "Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Hendrawan.
PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi. Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle.
Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.
Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan nawacita karena konflik kepentingan. "Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya.
Tekanan itu juga datang dari partai koalisinya yang lain, sepertin NasDem. Petinggi NasDem memberikan setidaknya lima catatan penting terkait reshuffle menteri. Catatan itu adalah kriteria yang bisa digunakan Jokowi untuk mengganti menteri-menterinya yang kinerjanya tidak sesuai dengan gaya kerja Jokowi. (Baca juga: Lima Catatan NasDem untuk Nilai Kinerja Menteri)
Sebelumnya, JK menyebutkan Istana akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Reshuffle ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sebagai mana hasil survei yang dilakukan Poltracking pertengahan April lalu, kepuasan atas kinerja pemerintahan hanya 48,5 persen, terendah selama enam bulan terakhir. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen. (Baca FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK