DPR Enggan Disebut Ikut Intervensi Rombak Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga legislatif DPR RI melalui unsur pimpinan menegaskan tidak mau ikut ambil bagian dalam rencana perombakan Kabinet Kerja di Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Hal itu kembali ditegaskan DPR untuk memastikan presiden secara independen melakukan perubahan berdasarkan evaluasi kinerja dalam enam bulan setelah pelantikan.

"Di sistem presidensial, itu sangat jelas presiden yang menentukan komposisi kabinet. Saya tegaskan, DPR tidak ikut-ikutan. Kami serahkan sepenuhnya kepada bapak Jokowi," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto kepada CNN Indonesia, Selasa (5/5).

Lebih jauh Agus mengatakan, jika dari unsur DPR RI terlebih pimpinan ada yang melakukan intervensi atas wewenang eksekutif, maka Agus bisa memastikan yang bersangkutan tidak mengerti tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR RI.

Pilihan Redaksi Catatan Evaluasi Menteri Sudah di Tangan Jokowi Menyoal Nawacita dan Reshuffle dalam Kinerja Menteri Jokowi Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres Fadli Zon: Belum Ada Lobi Soal Reshuffle

"Kalau ada yang intervensi di DPR, ia tidak mengerti tugas dan wewenang sebagai DPR. Saya bisa pastikan, itu tidak saya lakukan," ungkap Agus.

Mengenai rencana perombakan Kabinet Kerja, Agus yang bisa disebut mewakili Partai Demokrat mengaku tidak menjadikan kondisi wacana perombakan ini sebagai aji mumpung. Menurutnya, sebagai partai penyeimbang, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini tahu betul posisi di mana mereka berada.

"Kami melihat PD tidak mungkin mendapat posisi di kabinet. Sejak awal jelas kami adalah penyeimbang dan menjadi pendukung pemerintah saat kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan kebijakan partai."

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto mengungkapkan jika Presiden Jokowi sudah memiliki catatan soal menteri-menteri yang kinerjanya dirasa masih kurang.

"Presiden sudah ada tadi catatannya," ujar Setya di Kompleks IPC Corporate University, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/5) saat mendapingi Presiden Jokowi meresmikan universitas ini.

Ketika ditanya apakah Jokowi telah berkonsultasi dengannya mengenai perombakan atau reshuffle kabinet, Setya enggan sedikitpun memberikan bocoran. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kata dia.

Menurut politisi Partai Golkar ini, sang Presiden tentu telah melakukan evaluasi kinerja tiap menteri selama sekitar enam bulan ini. "Ini kan sudah dievaluasi presiden dan waktunya per bulan. Ini sudah enam bulan bekerja, pasti Presiden sudah tahu mana yang harus dilakukan dan yang tidak," ujar Setya.

Setya menilai presiden sudah mengetahui performa kinerja para menterinya. "Ya tentunya pasti presiden sudah mengetahui semua yang dilakukan menteri-menterinya dan sudah tahu masalah kredibilitas, loyalitas, dan juga terget-target yang diberikan. Seperti melihat (universitas) ini kesuksesan yang luar biasa. Seperti ini yang dicita-citakan tol laut, akhirnya terwujud. Ini contoh kinerja yang berhasil," kata dia. (pit)