Menyoal Nawacita dan Reshuffle dalam Kinerja Menteri Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Memasuki bulan ketujuh kerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, isu perombakan kabinet mulai mengemuka. Kinerja menteri anggota Kabinet Kerja yang kemungkinan dinilai kurang memuaskan khalayak jadi alasan utama. Namun ada pula yang menyatakan perubahan peta politik jadi musababnya.

Kemarin, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tegas menyatakan bahwa perombakan kabinet akan segera dilaksanakan. "Ya, tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta kemarin.

Meski tak merinci sektor kementerian apa yang perlu dirombak, Kalla mengatakan perombakan kabinet diperlukan mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja pemerintah. (Baca: Penilaian untuk Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Lewat Kinerja)

Selama ini, kerja pemerintahan Jokowi selalu berpegang sembilan program yang dicanangkan sejak masa kampanye pemilihan presiden lalu. Sembilan program prioritas itu disebut dengan istilah Nawacita.

Pilihan Redaksi PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini JK Isyaratkan Bakal Ada Reshuffle Terhadap Kabinet Kerja Fadli Zon: Jokowi Jangan Buang Waktu, Rombak Kabinet! Soal Reshuffle, Jokowi: Tanyakan ke Pak JK Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri

Dari sembilan program prioritas tersebut ada beberapa program yang dinilai pengamat politik dari Populi center Nico Harjanto belum terwujud dalam program kerja selama satu semester terakhir ini. (Baca: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle)

Sebut saja Nawacita kedua yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Tidak bisa dipungkiri, masa-masa awal pemerintahan Jokowi adalah masa pergulatan politik antara partai politik pendukung dengan parpol yang berseberangan. Dimulai dari perebutan kursi pimpinan di DPR hingga alat kelengkapan dewan di parlemen. Akibatnya, DPR pun tak produktif karena terlalu disibukan mengurusi internal mereka.

Yang paling mencolok dalam bidang politik adalah kisruh dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Pemerintah disebut turut andil dalam pecahnya dua parpol tersebut. (Baca: Lima Catatan NasDem untuk Nilai Kinerja Menteri)

Jika dalam kasus PPP Menkumham lebih mengakui kubu Romahurmuziy, maka dalam kasus Golkar Menkumham lebih mengakui kubu Agung Laksono. Dua partai tersebut adalah anggota Koalisi Merah Putih. Namun seiring dengan perpecahan yang terjadi, kubu kepengurusan baru yang terbentuk di dua partai itu tegas menyatakan tak lagi bersama koalisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Program prioritas selanjutnya yang belum terdengar terwujud dalam kinerja pemerintah adalah Nawacita keempat yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kisruh KPK dan Polri dengan segala intriknya dari mulai pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, kasus yang melibatkan dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi bisa jadi salah satu indikatornya. (Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri)

Bahkan sampai saat ini, perseteruan dua lembaga penegak hukum tersebut tak kunjung mereda dengan ditangkapnya seorang penyidik KPK oleh penyidik Bareskrim Polri atas tuduhan kasus pidana. Padahal pelaksana tugas pimpinan KPK telah ditunjuk. Begitu pula dengan telah terpilihnya Kapolri definitif, Jenderal Badrodin Haiti. 

Dua bidang ini, sebut Nico, politik dan hukum menjadi ranah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum. "Saya melihat kurang kecakapan Menkopolhukam dalam menangani persoalan-persoalan ini," katanya.

Sementara di bidang ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapat sorotan tajam. Kondisi perekonomian yang lemah saat ini disebut sebagai buah dari tim ekonomi Jokowi yang tidak tangguh. Pengamat ekonomi Drajad Wibowo bahkan menyebut tim ekonomi Jokowi bukan sosok berpengalaman. Ini yang jadi penyebab penerimaan negara menurun dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Alhasil menteri bidang ekonomi disebut bakal jadi sasaran reshuffle. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai jajaran menteri ekonomi Jokowi pantas untuk dirombak

Ia menilai tak ada terobosan dari para menteri itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia. "Ekonomi Indonesia makin sulit. Yang ada malah makin susah," kata politikus Partai Gerindra ini. (Simak fokus: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)

Menanggapi semua penilaian soal jajaran menteri ekonomi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah tudingan ini dan mengatakan, melemahnya perekonomian dalam negeri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Program prioritas Jokowi lain yang terkait dengan sektor ekonomi adalah Nawacita ke-6 yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Sedangkan dalam Nawacita ke-7 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Politisi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, semua menteri harus bisa memahami, menjalankan serta menurunkan Nawacita jadi sebuah program kerja.

Program tersebut harus memilik pencapaian yang terukur. Menurut Taufik, jika selama ini masih ada keluhan dari masyarakat soal pelayanan yang diberikan pemerintah, menteri yang seharusnya memberikan solusi dengan berpegang pada Nawacita sebagai kumpulan program prioritas. (sur)