Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Isu reshuffle Kabinet Kerja menguat setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Istana akan melakukan hal itu untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagaimana disebutkan oleh mantan Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusobroto, reshuffle kabinet selalu dibicarakan oleh presiden dan wakil presiden.

“Kalau soal reshuffle, pengalaman saya, meski itu hak prerogatif presiden, selalu dibicarakan bersama presiden bersama wakil presiden. Kami hanya memberikan penilaian atas kinerja menteri,” ungkap Kuntoro saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (4/5) malam. UKP4 tugas utamanya adalah memberikan penilaian atas kinerja para menteri untuk kemudian melaporkan kepada SBY. (Baca juga: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle) 

Pada era Presiden Jokowi, UKP4 dibubarkan. Saat mengumumkan berakhirnya masa tugas UKP4 akhir Desember 2014 lalu, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto menyebutkan bahwa fungsi UKP4 akan secara proporsional dibebankan kepada Sekretaris Kabinet dan Staf Kepresidenan.

Staf Kepresidenan ini terdiri dari Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi, Deputi II Bidang Pengelolaan dan Kajian Program Prioritas, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis , Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, dan Deputi V Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis. Kepala Staf Kepresidenan adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Dari kelima deputi staf kepresidenan itu, Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi yang memiliki tugas yang tak berbeda jauh dengan UKP4 sebagai mana disebutkan Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo.

Pilihan Redaksi Tjahjo: Jokowi Punya Cara Sendiri dalam Evaluasi Menteri PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri

Deputi I memiliki fungsi-fungsi terhubung dengan kementerian dan lembaga yang terkait dalam program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Darmawan menuturkan, Deputi I juga bertugas melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari tahu apakah program berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan. Selain itu, menganalisa apa yang menjadi tantangan dan implementasi di lapangan dan bagaimana cara menyikapi tantangan itu.

Selanjutnya memberikan masukan kepada presiden langkah-langkah apa yang mungkin harus diambil agar rencana pembangunan berjalan lancar. Darmawan menyebutkan bahwa kewenangannya tidak sampai pada tahap penilaian, tapi implementasi di lapangan. Itu pun bukan di kementerian dan lembaga, tetapi pada program-program tertentu.

Kuntoro menjelaskan, setiap presiden memiliki cara yang berbeda terkait dengan penilaian atas kinerja menterinya. Era SBY, penilaian itu dilakukan oleh UKP4, sementara zaman Soeharto, lanjut dia, dilakukan oleh presiden bersama wakil presiden dibantu oleh menteri yang dianggap senior. Pada era SBY, reshuffle selalu dibicarakan SBY dengan wakil presiden waktu itu Boediono. (Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri) 

Sebelumnya, JK mengungkapkan bahwa Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. "Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan rinci sektor kementrian mana yang menjadi sasaran perombakan. "Nanti, itu teknis," kata JK singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perombakan kabinet direncanakan bakal dilakukan dalam dua hingga tiga bulan kedepan. Sebelumnya, wacana perombakan kabinet mencuat akibat semakin rendahnya popularitas Jokowi-JK dan ketidakpuasan masyarakat pada beberapa program pemerintahan Jokowi-JK.

Lembaga jajak pendapat Poltracking merilis hasil survey terbaru mereka pada pertegahan April lalu tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen narasumber mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kabinet Kerja ini merupakan yang terendah dalam enam bulan terakhir karena sebelumnya, kepuasan pada pemerintah belum ada yang di bawah 50 persen. (Baca juga: PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini)

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden. Kekecewaan paling besar merujuk pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebanyak 52,2 persen. Ini setidaknya disebabkan tiga hal, yaitu instabilitas dan fluktuatifnya harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak serta daya beli masyarakat yang menurun akibat tidak meningkatnya penghasilan mereka.

Poltracking juga memotret kecenderungan masyarakat yang tidak mengalami kenaikan penghasilan sejak setahun lalu. Sebanyak 55 persen responden mengaku penghasilan rumah tangga mereka tidak berbeda dengan tahun lalu. Bahkan, mayoritas dari mereka juga pesimis pengasilan rumah tangga mereka sama melonjak tahun depan.

Tidak hanya ekonomi, Poltracking juga mencatat ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah di dua bidang lain, yaitu keamanan serta hukum dan pemberantasan korupsi.
Faktor ketidakpuasan itu tak jauh dari konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merebaknya gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan alias begal di jalanan. (hel)