Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menertibkan jaringan listrik ilegal yang berada di kawasan ibu kota mulai tahun ini.
Permintaan tersebut disampaikan Ahok dalam pertemuan dengan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Selasa (5/5). Selain meminta penertiban jaringan listrik, dalam pertemuan tadi PLN Disjaya dan Tangerang juga turut memperkenalkan General Managernya yang baru, Syamsul Huda, ke hadapan Gubernur.
"PLN tadi menyampaikan (perkenalan) GM baru. Kita mau kerja sama dengan PLN agar kawasan-kawasan yang menduduki tanah negara jangan diberikan listrik. Mereka siap (memenuhi permintaan tersebut)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesiapan PLN Disjaya dan Tangerang dalam memenuhi permintaan Ahok tersebut turut disampaikan juga oleh Syamsul Huda ketika ditemui selepas pertemuan dengan Ahok. Menurut Huda, selain menertibkan jaringan listrik ilegal, PLN juga siap menjamin pasokan listrik saat musim hujan dan banjir tiba di ibu kota.
"Upaya mitigasi banjir sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sehingga saat banjir tidak ada lagi masalah dengan (pasokan) listrik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai semua, dan kawasan-kawasan liar juga diminta Pak Gubernur untuk bisa ditertibkan bersama-sama," kata Huda.
Huda juga mengimbau agar setiap warga yang berada di kawasan ilegal dapat memaklumi pemutusan jaringan listrik yang akan dilakukan PLN. "Hendaknya bisa memaklumi jika nanti PLN tidak memenuhi kebutuhan listriknya karena mereka menyalahi peraturan Pemda," kata Huda.
Pembangkit listrikSelain membahas penertiban jaringan listrik ilegal dan pengamanan stok listrik saat musim hujan, pertemuan Ahok dengan petinggi PLN Jakarta Raya dan Tangerang juga membicarakan rencana pembangunan pembangkit listrik baru di kawasan ibu kota.
Menurut Ahok, pembangunan pembangkit listrik baru di Jakarta akan dilakukan setelah PLN melakukan pembicaraan dengan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.
"Iya jadi mereka akan atur dengan Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta. Silakan saja (jika ada yang mau membangun pembangkit listrik), yang penting harus ada izin PLN, jaminan gasnya, baru nanti lokasinya ditentukan," ujar Ahok.
(obs)