Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada aparat kepolisian. Dalam pandangannya kepolisian telah sukses dan berhasil mengamankan prosesi aksi unjuk rasa ribuan buruh saat peringatan hari buruh Internasional pada, Jumat pekan lalu.
Menurut Basuki, yang kerap disapa Ahok, aksi demonstrasi saat
May Day beberapa hari lalu berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti di kawasan ibu kota. Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian dan ribuan buruh yang turun ke jalan pada Jumat kemarin.
"Kami berterima kasih kepada kepolisian dan buruh karena May Day kemarin hampir tidak ada kerusakan. Ada tanaman yang patah karena diinjak-injak itu wajar karena orang terlalu banyak berdesak-desakan. Jadi betul-betul tertib demo itu," ujar Ahok di SMAN 80 Sunter, Jakarta Utara, Senin (4/5).
(Baca Juga: FOKUS Catatan Harian Buruh Pelangi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tertibnya unjuk rasa yang berlangsung saat May Day lalu dipandang Ahok merupakan suatu kemajuan dan langkah awal guna mencapai tujuan menciptakan demonstrasi yang tertib di ibu kota kedepannya.
Apalagi, suami Veronica Tan itu juga telah mencanangkan 'program lima tertib' untuk diterapkan dan dijadikan pedoman pembangunan di Jakarta mulai tahun ini. "Kami sudah mencanangkan lima tertib, yaitu tertib PKL, lalu lintas, sampah, rumah susun, dan demo. Makanya, kemarin juga kita ucapkan terima kasih kepada kepolisian dan buruh," kata Ahok. (Lihat Juga:
Cerita Hidup Felicia, Seorang Buruh Pabrik Waria)
Tuntutan BuruhJumat pekan lalu, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa guna memperingati Hari Buruh Internasional, yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Dalam kesempatan ini, mereka menagih janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyuarakan 11 tuntutan.Kelompok buruh, yang diantaranya terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (F-SP-LEM) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI), menyuarakan 11 tuntutan antara lain tolak upah murah dan peninjauan upah tiap dua hingga lima tahun sekali, hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan, kebebasan berserikat dan penolakan kenaikan harga BBM dan barang. (Baca Juga: Kelam dan Gemilang, Kisah Lain Hidup Buruh Waria)
Mereka juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rumah untuk buruh, rumah sakit untuk buruh, transportasi untuk buruh, beasiswa untuk anak buruh, penegakan hukum. Kesemua tuntutan tersebut, menurut kelompok buruh, ada dalam kampanye Presiden Jokowi.
Ketua Umum F-SP-LEM SPSI Arif Minardi menilai, dari 11 tuntuntan tersebut, perbaikan upah adalah hal yang paling utama. "Pertama, yang paling mendesak adalah upah. Kami tahu setiap tahun ada demo. Berarti ada yang salah dengan itu. Tandanya pemerintah tidak mampu mengurusi masalah itu," ujar dia.
(sip)