Amnesti Tapol Dinilai Bisa Ciptakan Kepercayaan Warga Papua

Pemberian amnesti atau pembebasan bagi tahanan politik Papua dinilai sebagai salah satu upaya efektif untuk menarik dukungan dan kepercayaan masyarakat Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Zely Ariane selaku Koordinator National Papua Solidarity (Napas) saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/5) malam.

"Kami melihat selama ini proses penangkapan selama persidangan banyak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, amnesti bagi tapol Papua tindakan yang paling tepat," kata Zely. 

Pilihan Redaksi Pulang Bertemu Menteri Lima Warga Papua Dituduh Makar Jokowi akan Temui Tokoh Adat dalam Kunjungan ke Papua Komnas HAM Pesimis Kunjungan Jokowi ke Papua buat Perubahan

Zely mengatakan permohonan amnesti bagi sejumlah tapol Papua telah diupayakan sejak setahun terakhir kepada pemerintah Indonesia. Saat ini, jejaring aktivis nasional sedang melakukan penyusunan naskah akademik untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang yang mengatur tentang makar. 

"Kami sedang meneruskan advokasi hukum terhadap sekitar 60-an warga Papua yang dituduh makar," kata Zely. 

Zely mengatakan UU tindakan makar, terutama pasal 106 KUHP, sering digunakan untuk mengkriminalkan kebebasan berpendapat. Hal ini terus meningkat intensitasnya di Papua.

"Banyak tuduhan seperti misalnya atas penggunaan kepemilikan senjata tidak benar," kata dia. 

Lebih jauh lagi, Zely mengatakan pada prinsipnya permohonan amnesti diajukan agar terbukanya kebebasan berekspresi di Papua. "Jangan mengibarkan bendera saja ditahan padahal tak ada kekerasan sama sekali," kata dia menegaskan. 

Sementara itu, pemerintah merencanakan kunjungannya ke wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku dan Papua, pada 6 hingga 11 Mei ini. Jokowi bertolak menuju Ambon, Maluku, Rabu (6/5) malam pukul 22.00 WIB dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Menurut  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh adat nantinya, belum diketahui apakah Presiden Jokowi akan membahas mengenai upaya pembebasan orang Papua yang menjadi tahanan politik. "Secara spesifik belum," kata dia.

Papua selama ini diketahui sebagai salah satu wilayah yang paling banyak memiliki tahanan politik kasus makar. Gerakan separatisme yang kerap mewarnai kehidupan masyarakat di provinsi paling timur di Indonesia itu selama ini menjadi sorotan khusus pemerintah pusat.