Pembangunan PLTU Batang, Mulai Intimidasi Hingga Saling Benci

Ranny Virginia Utami | CNN Indonesia

Rabu, 13 Mei 2015 10:28 WIB

Pembangunan PLTU Batang, Mulai Intimidasi Hingga Saling Benci — Greenpeace, organisasi non pemerintah pemerhati lingkungan, melakukan audiensi dengan warga Desa Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).(CNNIndonesia/Ranny Virginia Utami)

Batang, CNN Indonesia -- Penuh Intimidasi

Ke mana lagi mengadu? Ketika pejabat desa tak lagi mendengar. Ketika aparat penegak hukum tak lagi melihat.

Untung Purwanto. Seorang warga Desa Ponowareng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengaku kerap menerima intimidasi dari sejumlah pihak. Mulai dari yang berpakaian preman hingga seragam loreng-loreng laiknya TNI. Untung diancam untuk menjual lahan sawah miliknya demi melancarkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Batang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka seperti makelar tanah. Mereka mendatangi rumah-rumah warga. Waktu itu berenam. Mereka menakut-nakuti warga (yang tidak mau menjual tanah)," ujar pria usia 27 tahun ini saat ditemui di Desa Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (12/5).

Tak hanya itu, Untung juga pernah diintimidasi secara fisik. Ketika sedang berkendara motor di jalan menuju rumah, Untung dicegat sekelompok preman. "Saya ditarik, mau dipukul pakai batu. Sepeda motor saya ditendang dan saya diancam mau dibunuh," ujar Untung yang hingga kini mengaku masih sering mendapat ancaman serupa.

Pilihan Redaksi

Untung tak bisa berbuat banyak. Hendak melapor ke perangkat desa, tak ada dukungan. Lapor ke aparat penegak hukum, Untung paham betul akibatnya. "Ada kriminalisasi-kriminalisasi yang terjadi di lapangan," ujar Untung.

Untung memiliki lahan sawah seluas 2.259 meter persegi di Desa Ponowareng. Lahan ini terbilang masih sangat produktif karena mampu memanen padi hingga 3-4 kali dalam setahun. Pendapatan per tiga bulan pun, Untung katakan, bisa meraup setidaknya Rp 8 juta.

"Desa kami itu desa swasembada. Dari zaman Soeharto hingga sekarang masih swasembada pangan. Apapun tanaman bisa tumbuh di desa kami. Irigasi di sini juga didukung oleh irigasi teknis," ujar Untung.

Sejak 2011 lalu, banyak warga rela melepas ladang sawah miliknya seharga Rp 30 ribu per meter persegi. Seiring berjalannya waktu, harga jual semakin meningkat dan sekarang menjadi Rp 400 ribu per meter persegi.

Antarwarga Saling Benci

Juru kampanye Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto menilai pemerintah Indonesia perlu memikirkan kembali kelanjutan proyek pembangunan PLTU Batang yang dianggap merusak lingkungan dan menyengsarakan warga.(CNNIndonesia/Ranny Virginia Utami)

Nenek, perempuan separuh baya yang juga tinggal di Desa Ponowareng, mengatakan banyak perubahan terjadi semenjak beberapa warga mulai menjual ladang sawah mereka untuk lahan pembangunan PLTU.

Perubahan ini terlihat bagus dari luar. Di Desa Ponowareng, kata Nenek, mulai bermunculan rumah-rumah bagus nan megah. "Warga mayoritas menghabiskan uang mereka dengan memperbagus dan memperbesar rumahnya. Tetapi kemudian uang tersebut lama-lama habis dan mereka menjadi sulit makan," ujar Nenek menyayangkan.

Nenek mengatakan mereka yang menjual lahan kini tak lagi punya pekerjaan. Berbekal tamatan sekolah dasar, mereka ada yang bertani di ladang orang atau beralih menjadi pemotong ikan di tempat pelelangan ikan di Batang, tetapi tak banyak.

"Kebanyakan mereka mengalami stres lantaran menganggur tetapi tidak tahu harus apa dan tidak bisa apa-apa," ujar Nenek.

Kerukunan warga di desa pun ikut terpengaruh. Perbedaan pandangan antara yang pro dan kontra mengenai peralihan lahan sawah menjadi PLTU menjadi satu faktor utamanya.

Menurut Untung, warga yang pro dengan pembangunan PLTU dan telah menjual lahan sawahnya berubah menjadi tidak simpatik kepada warga yang kontra dan belum menjual lahan sawah. "Mereka tidak mau bersosialisasi dengan kami (yang belum menjual lahan sawah). Mereka tidak mau mengobrol dan bahkan saling membenci dengan tetangga," ujar Untung.

Meski sedikit tertekan dengan kondisi ini, Untung tetap berkeras tidak akan menjual ladang sawah miliknya sampai kapanpun. Ia tidak sendiri. Bersama dengan 74 pemilik lahan lain, warga yang kontra dengan pembangunan PLTU akhirnya berhasil mempertahankan lahan seluas 25 hektare sehingga proyek PLTU belum bisa direalisasikan sampai sekarang.

"Kami mempertahankan ini karena ingin menjaga budaya kami. Kami warga kampung yang rata-rata bertani, kami akan terus melestarikan budaya kami hingga anak cucu kami," ujar Untung.

Pilihan Redaksi

Masih jelas dalam ingatan Untung ketika Presiden Joko Widodo semasa kampanye dulu seringkali meneriakkan, 'Indonesia harus swasembada pangan'. Warga pun merasa yakin bahwa Jokowi dapat mempertahankan lahan mereka yang menjadi target program 7.000 Mega Watt untuk Indonesia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Makanya pada pemilihan (presiden 2014 lalu), di sini (Desa Ponowareng) mutlak memilih Jokowi semua," ujar Untung.

Janji dulu tinggal janji. Untung bersama lima warga desa yang terdiri dari empat desa tani, yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan satu desa nelayan, yaitu Roban, menolak pembangunan PLTU Batang. Mereka telah beberapa kali menyuarakan aspirasi mereka dan berusaha menagih janji kepada pemerintah yang katanya pro rakyat kecil. Tidak hanya ke tingkat daerah, pusat ibu kota juga telah mereka datangi meski tanpa hasil.

Mega proyek PLTU Batang memang telah dicanangkan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono karena termasuk ke dalam program MP3EI. Proyek senilai Rp 50 triliun ini memakan lahan seluas 226 hektare sehingga kerap digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara karena mampu menghasilkan energi listrik sebesar 2.000 Mega Watt.

Setidaknya empat tahun telah berjalan, namun proyek PLTU Batang yang digarap oleh PT Bhimasena Power Indonesia (konsorsium dari PT Adaro Power dan dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itachu) masih belum juga dimulai karena terkendala pembebasan lahan.

Presiden Joko Widodo pun kemudian menitahkan PT PLN, Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat menyelesaikan pembebasan lahan hingga akhir Mei ini.

Search History

Pembangunan PLTU Batang, Mulai Intimidasi Hingga Saling Benci

Menteri Siti: Pembalakan Liar Kejahatan Setingkat Terorisme

Upaya Warga Rembang Menjaga 'Kendi' Abadi

Komnas HAM Desak Gubernur Kaji Izin Pabrik Semen Rembang

JK: Amerika dan Asing Biang Keladi Kerusakan Hutan Indonesia

Antarwarga Saling Benci

Lihat Komentar (0)