Anggaran Proyek Reformasi DPR Masih Dirahasiakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono enggan menyebut nominal yang harus dikeluarkan negara untuk membangun proyek Reformasi DPR. Proyek yang menjadi inisiasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini dikabarkan akan terdiri dari tujuh proyek pembangunan, di komplek parlemen Senayan.

"Benar, perencanaan mulai tahun ini, pembangunan tahun depan. Kami menunggu kajian dari Tim Reformasi DPR RI," kata Roem saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (20/5).

Tim Reformasi yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ini, kata Roem merupakan tim yang dipercaya untuk melakukan sosialisasi termasuk pengkajian ide-ide dari anggota dewan. Ditanya mengenai anggaran, Roem enggan menjawabnya, termasuk dugaan kemungkinan pembangunan gedung baru dalam proyek Reformasi DPR RI.

"Anggaran saya belum bisa sebut, itu implementasi Setjen DPR. Saya kira untuk penyusunan anggaran masuk 2016, dengan pembahasan saat ini (2015). (Soal gedung) saya tidak bisa bicara itu," papar Roem.

Terkait sosialisasi, Roem menjelaskan pihak BURT menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Reformasi DPR. Meski di bawah kendali BURT pengelolaan proyek ini dipimpim Fahri. "Sosoalisanya ini ada di Tim Reformasi."

Sepengetahuan Roem, proyek Reformasi DPR ini berencana mengubah wajah parlemen menjadi lebih ramah dengan rakyat, salah satunya dengan membuka gerbang parlemen menjadi ruang publik atau disebut sebagai Alun-alun Demokrasi. Meski tidak mengetahui jumlah pasti proyek tersebut, kemungkinan dana raksasa akan dikeluarkan.

"BURT tidak main di domain anggaran. Anggaran tergantung Kemenkeu, diatur UU itu. Mudah-mudahan peletakan batu pertama tahun ini."

Fahri mengungkap, selain Alun-alun Demokrasi, nantinya akan dibangun museum, toko souvenir, ruang pengunjung termasuk ruang baru yang lebih memadai untuk anggota DPR dan para staf ahli.

Saat ditanya mengenai anggaran, lagi-lagi Fahri enggan menimpalinya dan menyerahkan proses anggaran sepenuhnya kepada Setjen RI, yang saat ini dijabat Winantuningtyastiti. Namun Fahri memastikan perencanaan anggaran tersebut masuk dalam APBN-P 2016.

"Soal anggaran anda tanya ke itu Setjen. Mereka pasti punya perencanaan itu, tentu masuk (di APBN-P 2016)," ungkap Fahri. (pit)