Hasil Pilkada akan Tentukan Kelanjutan Islah Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Demi bisa ikut Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie alias Ical sepakat untuk islah.

Sebagaimana UU Pilkada dan Peraturan KPU, calon kepala daerah yang maju pilkada harus mendapatkan dukungan dari partai yang tidak dalam dualisme. Itu ditunjukkan dalam surat dukungan yang ditandangani oleh ketua umum dan sekjen kepengurusan yang diakui oleh SK Menkumham. (Baca juga: Demi Pilkada, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie Islah)

Atas kepentingan itu, kedua kubu Golkar pun sepakat islah sementara. Islah itu dimediatori oleh mantan Ketua Umum Golkar dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Islah sementara demi pilkada ini akan diumumkan secara formal di DPP Partai Golkar, Slipi, besok malam.

Islah sementara ini dinilai sesepuh Golkar Cosmas Batubara layak untuk diapresiasi. “Saya nilai ini sebuah langkah maju untuk menyelesaikan persoalan Golkar,” kata Cosmas saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (26/5).

Cosmas mengungkapkan adalah harapan semua simpatisan, kader dan pengurus Golkar agar islah ini bisa bisa permanen. Menurut Cosmas, hasil pilkada nanti akan menentukan islah Golkar, apakah akan temporer atau akan jadi permanen. “Kalau kedua kubu itu merasakan hal positif dari pilkada, itu akan membuat islah permanen lebih mudah,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Yorrys Raweyai Temui Luhut Panjaitan Bahas Golkar Amali: Munas Tak Murah, Golkar Kubu Mana Mau Tanggung Biaya? Islah Golkar Hanya untuk Pilkada, Soal Hukum Tetap Jalan Demi Pilkada, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie Islah

Mantan menteri tiga periode di era Orde Baru menilai, pilkada serentak ini adalah sebuah blessing in disguise. Pilkada serentak ini memaksa kedua kubu melakukan "gencatan senjata" jika ingin ikut pilkada. Kalau mereka terus berkonflik, Golkar tidak bisa ikut pilkada dan yang berarti pula kerugian bagi kedua kubu.

Bagaimanapun, kemenangan dalam pilkada akan menentukan posisi Golkar dalam peta politik nasional. Tidak itu saja, hasil pilkada akan berkontribusi positif terhadap kesuksesan pemilu legislatif. Makin besar kemenangan diraih dalam pilkada, peluang untuk menang di pemilu legislatif makin besar. Pada Pilkada serentak nanti, akan ada delapan provinsi yang memilih kepala daerah baru, 170 kabuaten dan 26 kota.

Islah sementara ini diumumkan setelah JK dan kubu Agung Laksono bertemu di Rumah Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam. Salah satu hal penting dalam kesepakatan islah itu, kedua kubu sepakat untuk membuat Tim Penjaringan untuk menyeleksi calon kepala daerah yang akan diusung Golkar. Masing-masing kubu akan mengirimkan tiga orang untuk mengisi tim ini. (Baca juga: Ini Empat Usulan JK yang Ditawarkan ke Islah Agung dan Ical)

Hanya saja, dalam islah itu tidak memasukkan soal kepengurusan Golkar. Agung menyebut, urusan kepengurusan adalah hal yang bisa dibahas berikutnya. Soal utama mengapa islah ini harus segera dilakukan adalah agar Golkar bisa ikut Pilkada. (Baca juga: Belum Jelas Kepengurusan Golkar Selama Islah Pilkada)

Perihal dukungan yang harus diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak, Agung hanya mengatakan, tandang tangan dukungan itu akan diberikan oleh kepengurusan sebagaimana yang diatur oleh UU Pilkada maupun UU Partai Politik. Yaitu, kepengurusan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Sebagaimana putusan PTUN yang memenangkan gugatan Ical yaitu membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Atas putusan itu, Agung mengajukan banding, demikian pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Baca juga: Islah Golkar Hanya untuk Pilkada, Soal Hukum Tetap Jalan) (hel)