Islah Khusus Tak Jamin Soliditas Golkar dalam Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sudah sepakat untuk islah khusus menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan segera bergulir, soliditas Partai Golongan Karya (Golkar) masih dipertanyakan dalam menghadapi gelaran pesta demokrasi tersebut.

Hal ini disampaikan peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada CNN Indonesia, Minggu (31/5). Dia menilai, kedua kubu Golkar sulit untuk dapat berjalan bersama. "Pada dasarnya islah terbatas diikuti oleh dua kubu yang sebenarnya ibarat menyatukan air dan minyak," ujarnya.

Pilihan Redaksi Golkar Resmi Islah Sementara Menjelang Pilkada 2015 Agung dan Ical Sepakati Empat Poin Dalam Islah Nurdin Halid: Dua Hari Waktu Susun Tim Seleksi Bersama Islah Khusus Tak Hentikan Proses Hukum Kepengurusan Golkar

Dia mengatakan, kedua kubu hanya berdamai demi mengikuti Pilkada serentak. "Padahal menyatukan pandangan dan tindakan selama mengikuti semua tahapan Pilkada memerlukan ada kesatuan komando yang solid dari pimpinan Golkar. Formula islah khusus tampak kurang menjamin soliditas Golkar dalam menapaki setiap tahapan Pilkada," ujarnya.

Yang menjadi masalah, menurutnya, adalah kerjasama kedua kubu dalam Pilkada kemungkinan justru akan mengakibatkan riak-riak baru di Partai Beringin ketika ada pihak yang merasa tidak puas. (Baca juga: Fadli Zon Sepakat Revisi UU Pilkada untuk Hindari Konflik)

Karena itu, Golkar memerlukan proses pemulihan yang cukup dan melakukan konsolidasi setelah konflik yang dialami oleh para elitnya ini. "Tapi proses ini sepertinya sulit dilakukan karena Golkar harus merespons semua persyaratan administratif yang dimintakan KPU," kata Siti. (Baca juga: Islah Atau Konsolidasi, Dianggap Kader Golkar Tak Penting)

Kedua kubu Partai Golkar, kemarin (30/5), telah menandatangani kesepakatan bersama di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu poin dalam islah khusus tersebut adalah kedua kubu sepakat untuk mementingkan kepentingan partai golkar, sehingga akan muncul calon kepala daerah yang dapat diusung dalam Pilkada serentak 2015.

Islah khusus memang disepakati oleh DPP Partai Golkar kubu Aburizal dan Agung untuk menyambut perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Namun, kedua kubu tetap sepakat untuk terus melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dalam mencari kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah di depan lembaga yudikatif.

KPU berencana akan menggelar serentak seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 dalam satu waktu. Berdasarkan data terbaru, total ada 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar Pilkada sepanjang tahun 2015.

BACA FOKUS: Pilkada Damaikan Konflik Beringin (hel)